Ada Celah Politik Uang di UU Pilkada, Ketua DPR: Silakan KPU Buat Aturan

131
Revisi Undang-undang tentang Pilkada yang kemarin disahkan menjadi UU oleh DPR ternyata membuka peluang terjadinya politik uang. Ketua DPR Ade Komarudin mempersilakan KPU menyusun aturan yang lebih rinci soal politik uang tersebut.
“Yang masih perlu peraturan lebih lanjut, tugas KPU adalah untuk melengkapi lebih detil. Soal politik uang, buatlah peraturan KPU dan Bawaslu yang lebih detil,” kata pria yang akrab disapa Akom ini di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (3/6).

“Tentu peraturan tidak bisa berlawanan dengan UU,” sambungnya.

Revisi UU Pilkada disahkan pada paripurna DPR, Kamis (2/6) kemarin. Bila ada yang tidak puas dengan aturan tersebut, dipersilakan untuk mengajukan judicial review.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

error: Content is protected !!