Ada Kesalahan dalam Rekrutmen Dewan Pengawas PDAM Bondowoso

461
Ketua Pansus Muhammad Irsan Marwanda Bachtiar (kanan) bersama Yondrik, Wakil Ketua Pansus DPRD yang menyikapi pelantikan BUMD di Bondowoso

BONDOWOSO – Panitia khusus (Pansus) DPRD Bondowoso yang menyikapi panita seleksi Dewan Pengawas dan Direktur PDAM, serta panitia seleksi Direktur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Bondowoso Gemilang, terus bergulir.

Kali ini, Pansus DPRD memanggil Sekretaris Daerah (Sekda) Syaifullah dan Kabag Perekonomian, bersama panitia dan peserta seleksi Dewan Pengawas PDAM, untuk dimintai keterangannya, Kamis (13/2/2020) malam, di ruang gabungan kantor DPRD setempat.

Dalam rapat kerja yang berlangsung alot ini, Pansus DPRD mempertanyakan dasar hukum yang digukanakan oleh panitia seleksi (Pansel) dalam melakukan proses seleksi Dewan Pengawas PDAM. Pasalnya, para wakil rakyat ini menilai ada konspirasi by design yang dilakukan dalam proses seleksi tersebut.

Menurut Ketua Pansus, Muhammad Irsan Marwanda Bachtiar mengatakan, Raker keempat yang dilakukan oleh Pansus DPRD ini menemukan kesalahan dan fakta yang diceritakan oleh Kepala Bagian Perekonomian, Aries Wasianto, tentang pengangkatan Dewan Pengawas PDAM.

“Jadi, kendatipun Dewan Pengawas sudah dibatalkan, tidak menggugurkan kesalahan yang ada. Karena, sesuai dengan Permendagri nomor 37 tahun 2018 dan PP Nomor 54 tahun 2017, jika ada satu peserta seleksi Dewan Pengawas hanya ada satu orang, maka diharuskan dari unsur Aparatur Sipil Negara (ASN). Maka tidak ada ruang, SK tersebut harus dibatalkan,” terangnya.

Hal tersebut dibenarkan oleh Anggota Pansus, Andi Hermanto yang menegaskan jika kesalahan tersebut direncanakan (by design). Terbukti, dalam raker mencuat fakta jika Pansel dibentuk dulu, baru kemudian Perbub menyusul. Artinya apa, Pansus menilai ada niatan tidak baik dalam rekrutmen Dewan Pengawas PDAM, yang tidak sesuai dengan Permendagri dan Peraturan Pemerintah.

“Dalam aturan tersebut, sudah tegas jika yang mau direkrut 1 orang pengawas dan itu harus dari unsur ASN. Artinya, tidak ada peluang dan ruang untuk calon-calon independen atau calon lain. Maka, dibuatlah siasat dengan Perbup Nomor 52 tahun 2019 yang diterbitkan oleh bupati, dan itu bertentangan dengan Permendagri dan Peraturan Pemerintah. Ini jelas salah,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Andi Hermanto yang juga Ketua Komisi II DPRD Bondowoso ini menegaskan, Perbup seakan dipaksakan sehingga menimbulkan asumsi jika ada seseorang yang akan diloloskan dalam mekanisme ini. “Artinya ada dugaan persekongkolan dalam seleksi Dewan Pengawas PDAM ini,” tegasnya.

Bupati Tidak Melakukan Tes Wawancara Akhir ?

FAKTA lainnya, yang muncul dalam Raker Pansus BUMD, adalah hasil akhir proses seleksi Dewan Pengawas PDAM yang ditengarai ada permainan. Bahkan, mencuat pula bahwa tidak ada tindak lanjut pasca penetapan tiga orang yang lolos seleksi untuk diwawancarai oleh bupati, sebagai rangkaian akhir poses penentuan Dewan Pengawas PDAM.

Andi Hermanto yang juga politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mengatakan, hasil seleksi yang seharusnya bisa menentukan tiga nama yang nantinya akan disodorkan kepada Bupati KH Salwa Arifin, ternyata hanya ada satu nama yang disampaikan. Hal inilah yang ditindaklanjuti oleh Pansus dengan wacana akan memanggil Bupati Bondowoso.

Andi Hermanto, Anggota pansus DPRD dari Fraksi PDI-P

“Tenyata yang disodorkan hanya satu nama saja, lalu siapa yang tidak menyampaikan dua nama peserta lainnya yang lolos seleksi. Kami tidak tahu kenapa hal itu dilaksanakan, dan kami menginginkan beliau dihadirkan dalam Raker ini untuk dimintai penjelasan,” ungkapnya.

Kendatipun tiga nama hasil tim seleksi disodorkan kepada Bupati Salwa Arifin, seharusnya bupati sebagai kepala daerah melakukan tes wawancara akhir kepada semua peserta yang lolos. Namun, dari Raker tersebut ditemukan fakta jika tes wawancara akhir tidak dilakukan oleh Bupati Bondowoso.

“Jika berdasarkan Permendagri, Peraturan Pemerintah, proses seleksi akhir harus muncul tiga nama (minimal) yang disampaikan kepada bupati untuk melakukan wawancara akhir. Ternyata yang disampaikan hanya 1 orang dan itupun sudah kita klarifikasi kepada semua peserta, dua orang peserta lainnya mengakui jika tidak ada tindak lanjut setelah mereka lolos seleksi,” beber Andi.

Bukan tidak mungkin juga, Bupati Bondowoso tidak tahu siapa tiga nama peserta yang lolos seleksi tersebut. Pasalnya, Andi menilai salah satu nama yang lolos merupakan orang yang berjuang saat pencalonan Bupati Salwa Arifin dalamkontestasi Pilkada lalu.

“Salah satu nama disana ada nama Hartono yang sangat kenal dengan Bupati KH Salwa Arifin. Akhirnya, karena yang disodorkan hanya satu nama, akhirnya pak Hartono tidak terpilih,” terangnya.

Hasil akhir dari Raker kali ini, Sekda menerangkan jika dalam proses seleksi Dewan Pengawas PDAM, ada missing link. Artinya, jika tiga nama yang lolos seleksi disodorkan kepada bupati, Bupati KH Salwa Arifin yang salah, karena tidak melakukan tes wawancara akhir. Sedangkan jika hanya satu nama saja yang disampaikan kepada bupati, yang salah adalah tim seleksi. “Maka nanti kita akan panggil Bapak Bupati,” tegas Andi Hermanto.

Seleksi Terbaik se Jatim, Menabrak Aturan

WAKIL Ketua Pansus DPRD terkait BUMD, Yondrik politisi muda Partai Golongan Karya (Golkar), sangat menyayangkan jika seleksi terbaik se Jawa Timu terkait Dewan Pengawas dan Direktur PDAM serta Direktur PT Bogem menabrak aturan.

“Kami menyawangkan, statemen Sekda Syaifullah sebagai Ketua Panitia Seleksi (Pansel) terkait proses seleksi pimpinan dua BUMD yang terbaik se Jawa Timur, kenapa kok menabrak aturan dan undang-undang,” katanya.

Selain itu, lanjut Yondrik, pada soal tiga nama yang lolos seleksi Dewan Pengawas PDAM, menurut pemaparan Sekda, jika penyodoran satu nama kepada Bupati Bondowoso merupakan amanat undang-undang.

“Namun setelah kami konfirmasi, aturan itu tidak ada. Bahkan, Sekda ngotot jika proses seleksi Dewan Pengawas PDAM tidak ada apa-apa. Tapi secara tegas kami mengatakan ini ada apa-apa dan cacat demi hukum. Artinya jika proses itu salah, maka perspektif kita, gaji Dewan Pengawas itu tidak ilegal,” tegasnya.

Fery Firman Syah anggota Pansus dari Fraksi Demokrat

Pernyataan itu juga ditegaskan oleh Fery Firman Syah anggota Pansus dari Fraksi Demokrat, yang menilai semua proses yang dilakukan oleh Tim Pansel tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Maka dari itu, dirinya menegaskan semua pelantikan di dua BUMD di Bondowoso tersebut, sementara ini batal demi hukum.

“Sudah terbukti tadi dalam Raker, jika tahapan-tahapan proses seleksi yang menjadi syarat mutlak tidak dilakukan oleh tim seleksi. Oleh karena itu, kami menilai semua pelantikan yang ada kemarin, baik Dewan Pengawas PDAM, Direktur maupun Direksi PT Bogem, batal demi hukum,” paparnya.

Selanjutnya, Pansus BUMD ini akan menindaklanjuti proses seleksi Direktur PDAM dan Direksi PT Bondowoso Gemilang. Bahkan, beberapa pihak, baik Direktur maupun Bupati KH Salwa Arifin akan diundang untuk dimintai keterangannya.

Seperti diketahui, Bupati Bondowoso KH Salwa Arifin Desember 2019 lalu telah mengangkat Dewan Pengawas PDAM bersamaan dengan Direktur PDAM dan Direksi PT Bondowoso Gemilang (Bogem). (rzq)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here