Ada ‘Permainan’ Program RTLH, DPRD Bondowoso Bentuk Pansus

75
Ketua DPRD Kabupaten Bondowoso, Tohari saat dikonfirmasi masalah RTLH

BONDOWOSO – Pelaksanaan program pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Bondowoso terindikasi ada permainan oknum yang tidak bertanggung jawab.

Bahkan, menanggapi permasalahan pelaksanaan pembangunan RTLH yang setiap penerimanya mendapat alokasi dana sebesar Rp17,5 juta ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat membentuk Panitia Khusus (Pansus) program RTLH.

“Nanti kita tunggu dari perjalanan Pansus ini. Mudah-mudahan dari waktu yang sangat mepet di akhir masa jabatan periode ini, Pansus bisa kerja secara maksimal,” ungkap Ketua DPRD Kabupaten Bondowoso, Tohari, usai Rapat Paripurna Persetujuan Rancangan KU-PPAS APBD tahun 2020 di gedung DPRD, Rabu (17/7/2019).

Dijelaskan Tohari, program RTLH seharusnya swakelola dan dana pelaksanaan pembangunan masuk ke rekening penerima. Tetapi praktek di lapangan, alokasi dana tersebut ditarik kembali oleh oknum sebesar Rp15 juta dengan alasan untuk dropping bahan material.

“Nah sekarang jika material dikirim apalagi dikontraktualkan, siapa yang dikontrak? Jika memang dikontraktualkan, siapa yang mengkontraktualkan?. Ini menjadi aneh karena dana sudah ditransfer dan diterima penuh oleh para penerima. Kecuali, jika dana yang ditransfer hanya sebagian, sebagiannya lagi mungkin masih ada Dinas Perkim. Ini jelas,” papar politisi PKB ini.

Setelah dilakukan penelurusan oleh Komisi III DPRD Kabupaten Bondowoso ke Dinas Perkim, dengan tegas dirinya mengatakan, bahwa dari penjelasan dinas terkait ada fasilitator.

“Fasilitator disini sama dengan pendamping. Tugasnya ya mengarahkan, bagaimana yang benar. Itu kan juga harus di-SPJ-kan,” tukas Tohari.

Untuk diketahui, program RTLH yang dianggarkan dalam APBD tahun 2019 dialokasikan sebesar Rp6,5 Miliar. Masing-masing penerima program RTLH mendapat alokasi dana sebesar Rp17,5juta. (yudis)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here