Ady Kriesna: Pansus Akan Bedah Permasalahan Pendidikan Inklusi dari Hulu ke Hilir

184
Ady Kriesna, Ketua Komisi IV DPRD Bondowoso yang juga Ketua DPD Golkar Bondowoso, saat dikonfirmasi di ruang fraksi

BONDOWOSO – Ketua Komisi IV DPRD Bondowoso, Ady Kriesna, menyambut baik usulan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat terkait Raperda penyelenggaraan pendidikan inklusi. Bahkan, dirinya tidak setengah-setengah menyikapi dan mengkaji Raperda tersebut dari hulu hingga hilir di dalam Pansus.

Menanggapi Raperada tersebut, Ady Kriesna juga mengingatkan kembali, jika sebelumnya pencanangan Bondowoso ramah pendidikan inklusif sudah dilaunching pada tahun 2017 lalu, semasa pemerintahan Bupati Amin Said Husni, dengan membentuk Pokja.

“Namun, karena belum ada legal standing, pendidikan inklusi di Bondowoso belum bisa diterapkan secara maksimal. Oleh karena itu, di Pemerintahan saat ini mengajukan Raperda kepada DPRD dan kami akan bahas di dalam Pansus permasalahannya dari hulu sampai hilir,” kata politisi partai berlambang pohon beringin ini.

Disektor hulu, saat ini harus ada pendekatan psikologis dan pemahaman kepada masyarakat, khususnya orangtua yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Mereka harus diberi pemahaman agar bisa menyekolahkan putera-putrinya, agar bisa mendapatkan pendidikan seperti anak normal.

“Banyak masyarakat yang memiliki anak berkebutuhan khusus, berfikirnya apatis. Untuk apa disekolahkan, toh nanti sulit untuk mencari pekerjaan, dan lain sebagainya. Ini yang harus dibedah, apa yang membuat masyarakat inferior dalam menyekolahkan anaknya. Ini harus terakomodir dalam Perda itu,” terangnya.

Selain itu, di sisi penyelenggaraan pendidikannya, Perda ini nantinya harus menjamin dan memberikan proteksi kepada anak berkebutuhan khusus (ABK) saat berinteraksi dengan siswa lainnya. Pasalnya, bukan tidak mungkin mereka (ABK, red) dibuli oleh teman-temannya di sekolah.

“Harus ada proteksi kepada mereka. Bukan hanya guru pendamping khusus saja, tetapi para guru pendidikan formal lainnya juga diberi pemahaman dan wawasan tentang pendidikan inklusi. Sehingga, semua stakeholder pendiidkan welcome kepada pendidikan inklusi,” jelas Ketua DPD Golkar Bondowoso ini.

Sedangkan di sektot hilir, pasca kelulusan menjadi permasalahan yang harus dicarikan solusinya. Mereka, para ABK yang lulus harus mendapatkan perlakuan yang sama dari pemerintah dan perusahaan agar bisa bersaing di dunia kerja.

“Pemerintah harus juga memfasilitasi mereka yang lulus SD, SMP sampai SMA. Selain itu, dengan keterbukaan lapangan pekerjaan yang luar biasa, mereka para penyandang disabilitas harus diperlakukan sama untuk mendapatkan pekerjaan,” tukas Kriesna.

Momentum Raperda penyelenggaraan pendidikan inklusi ini, lanjut Kriesna, akan dijadikan untuk membedah secara luas permasalahan dari hulu ke hilir. Bukan semata-mata hanya proses belajar mengajar pendidikan inklusi di sekolah, akan tetapi lebih dari itu.

“Ini akan melibatkan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seperti Dikbud, Dinkes, Dinsos dan BPPKB. Oleh karena itu, harus ada cross cutting antar OPD, sehingga lahirnya Raperda ini, bisa dirasakan oleh masyarakat Bondowoso, tanpa membedakan perbedaan fisik,” pungkasnya. (rzq)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here