Sejumlah persoalan masih dihadapi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Dari mulai kesenjangan antara suplai pendanaan dan pengeluaran hingga ketidaksiapan struktur fasilitas kesehatan. Semua itu bisa mengganggu pelayanan terhadap pasien peserta jika tidak diatasi
Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional Ahmad Ansori mengatakan, salah satu persoalan dasar dalam BPJS yakni ketidaksesuaian suplai dengan biaya yang dikeluarkan untuk membayar klaim. BPJS mengusulkan agar iuaran premi bagi penerima bantuan iuran (PBI) sebesar Rp 36 ribu per bulan namun yang ditetapkan pemerintah hanya Rp 23 ribu. “Ini akar masalahnya,” ujarnya dalam diskusi yang digelar Aliansi Jurnalis Indonesia, FES dan DJSN kemarin di Jakarta.
Namun begitu, kata Ansori, berdasarkan Undang-Undang, semua kekurangan tersebut telah ditanggung oleh pemerintah. DPR dan pemerintah telah menyepakati dana talangan yang bisa digunakan jika uang BPJS tidak mencukupi untuk membayar.
