BONDOWOSO – Dinilai selama ini belum bisa memenuhi target Pendapatan Asli Daerah (PAD), Badan Pendapatan Daerah (BPD) Bondowoso yang baru dibentuk mendapat tekanan dari pemerintah dan DPRD untuk mendongkrak PAD. OPD baru ini sengaja dipecah dengan Badan Pengelolaan Keuangan agar fokus mengurusi pajak daerah.
Pressing dari DPRD Bondowoso juga diberikan. Bahkan, Ketua DPRD juga menuntut BPD untuk mendongak PAD di sektor pajak retribusi daerah. Karena Bondowoso harus mencapai 10 persen dari total APBD.
“Kami ditekan untuk bisa bekerja dan meningkatkan PAD melalui peningkatan pajak retribusi daerah. Padahal, ketentuan tarif retribusi ini sudah ditentukan dari pusat,” kata Wiratmo Mulyanto, Kepala DPD di ruang kerjanya, Jumat (3/3/2017).
