Berkunjung ke Bondowoso, KPK Berikan Pemahaman Anti Korupsi

18
Bupati KH Salwa Arifin bersama Pimpinan KPK Nurul Ghufron dalam seminar Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pelayanan Publik di pendopo

BONDOWOSO – Dalam rangka mengantisipasi terjadinya tindak pidana korupsi di dalam pelayanan publik, KPK RI memberikan pemahaman tentang tindak pidana korupsi melalui Seminar Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pelayanan Publik, di Pendopo Bupati, Jumat (1/11/2019).

Dalam acara tersebut, Bupati Bondowoso KH Salwa Arifin dalam paparannya mengungkapkan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi terdiri dari tiga bagian yaitu pencegahan, penindakan dan peran serta masyarakat.

“Tindakan pencegahan diimplementasikan lewat perbaikan sistem, penyelenggaraan pendidikan dan kampanye anti korupsi, adanya kode etik profesi yang dijalankan dengan baik, bagi indikasi tindak pidana korupsi,” katanya.

Lebih lanjut, dirinya mengatakan bahwa korupsi merupakan musuh negara. Karena itulah, penting untuk seluruh pejabat negara khususnya di lingkungan Pemkab Bondowoso melaksanakan tugas dan program sebaik-baiknya serta menghindarkan dari perbuatan korupsi. Yakni dengan menggunakan anggaran dengan cara yang benar, tepat, dan penuh tanggung jawab.

“Karena korupsi ada musuh kita bersama, musuh negara,” ujarnya.

Menurutnya, dengan kegiatan seminar ini pihaknya merasa terbantu untuk mengingatkan dan memberikan pemahaman tentang pencegahan korupsi. Terlebih lagi, Pemkab Bondowoso bertekat secara bersama-sama untuk memberantas korupsi. “Kita bertekat bahwa kita harus bersama-sama memberantas, memerangi korupsi,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, hadir juga sebagai narasumber, Pimpinan KPK RI, Nurul Ghufron. Dirinya menyampaikan, korupsi saat ini menjadi penyakitnya jabatan. Pasalnya, jabatan sangat mempengaruhi seseorang untuk menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadi.

“Seperti proses demokrasi ya, bukan hanya dari Pemilihan Presiden, Gubernur, DPR, DPRD, sampai ke tingkat desa pun kalau proses politiknya yang gagal itu akan melahirkan jabatan-jabatan yang ditempati oleh pejabat yang rusak. Karena proses politiknya proses politik yang rusak. Ada money politik di dalamnya,” jelas Nurul Gufron.

Karena itu, ketika pejabatnya duduk yang dipikirkan bukanlah melayani publik. Tapi, bagaimana mengembalikan modal. Untuk itulah, katanya, penting dari pimpinan hingga ke level masyarakat harus sama-sama menyadari bahwa proses politik itu harus politik yang tanpa money politic.

“Masyarakat pun harusnya sadar bahwa memilih pimpinan bukan berdasarkan siapa yang memberi dan pemberiannya yang paling besar. Tanpa kesadaran itu, maka proses politik tak akan bisa melahirkan pejabat yang bersih,” pungkasnya.

Dalam seminar yang diselenggarakan atas kerjasama Pemkab Bondowoso dan Gerakan Pemuda Anshor wilayah setempat itu, dihadiri sekitar 300 orang yang terdiri dari Kepala OPD, Kepala Desa, dan sejumlah organisasi kepemudaan. Adapun, selain Nurul Gufron dari KPK RI, tampak hadir sebagai narasumber Andy Dewanto Ahmad-Advokat dan Konsultan Hukum, serta Ach. Nur Aminuddin- Komisioner Informasi Publik Jatim. (rizqi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here