Bupati Salwa Bakal Kembalikan Dua Pejabat ke Posisi Semula

Jawaban Bupati Bondowoso atas Materi Interpelasi

1166
Ketua DPRD H Ahmad Dhafir bersama Wakil Ketua DPRD Bondowoso, Sinung Sudrajad saat dikonfirmasi usai menggelar rapat intern bersama Bupati KH Salwa Arifin terkait materi interpelasi

BONDOWOSO – Diundangnya Bupati KH Salwa Arifin oleh DPRD Bondowoso, untuk menyampaikan penjelasan terkait materi hak interpelasi melalui rapat paripurna tertutup, Senin (23/12/2019) berlangsung cepat.

Langkah DPRD meminta klarifikasi bupati atas kegaduhan mutasi jabatan pada September silam tersebut, juga membuka tabir, bahwa sejatinya DPRD Bondowoso tidak pernah mempunyai niatan untuk menjatuhkan Bupati Salwa.

“Kita, DPRD ingin meminta penjelasan atas kebijakan bupati terhadap mutasi kemarin dan mengungkap sumber kegaduhan yang membuat hubungan bupati dengan legislatif terkesan tidak harmonis,” kata Wakil Ketua DPRD Bondowoso, Sinung Sudrajad di ruang kerjanya.

Usai rapat intern dengan bupati, Wakil Ketua DPRD, Sinung Sudrajad juga  memberikan apresiasi kepada bupati yang telah beritikad baik untuk melaksanakan beberapa klausul yang tertera dalam berita acara KASN secepat mungkin.

“Intinya DPRD berterimakasih, karena bupati akan merealisasikan apa yang tertulis dalam klausul berita acara KASN, diantaranya mengembalikan dua orang pejabat yang dimutasi ke posisi semula,” terangnya, tanpa menyebut siapa nama dua orang pejabat tersebut kepada awak media.

Sementara, secara keseluruhan apa yang dikatakan oleh bupati dalam paripurna tertutup tersebut, masih akan dibahas dalam Badan Musyawarah (Bamus). Menurut Ketua DPRD Ahmad Dhafir, Bamus akan menentukan jadwal paripurna untuk menerbitkan pernyataaan DPRD berupa rekomendasi kepada bupati.

“DPRD ini kan terdiri dari Fraksi-fraksi, maka diperlukan pendapat Fraksi untuk menyikapi jawaban bupati. Kami selaku pimpinan tidak mempunyai kewenangan memberikan penilaian, atau bahkan membuat pernyataan sikap. Ketua DPRD hanya koordinator,” kata Ketua DPRD Bondowoso, Ahmad Dhafir usai rapat paripurna, Senin (23/12/2019).

Sekali lagi, Ketua DPRD berpesan kepada masyarakat, jangan melihat kucing dengan kacamata pembesar. Artinya, analaogi ini memiliki pesan, bahwa interpelasi bukan untuk menjatuhkan bupati, akan tetapi sebuah sikap dan hak dari legislatif untuk meminta penjelasan bupati terhadap sebuah kebijakan.

“Jika bupati sudah memberikan penjelasan, apapun konsekwensinya, ya itu kita terima. Dan perlu diketahui, bupati dalam penjelasannya mengatakan, sembari menunggu hasil rekomendasi KASN, atau mungkin bisa mengambil langkah-langkah awal karena sudah ada berita acara hasil rapat KASN, secepatnya akan ditindaklanjuti,” ungkapnya. (rizqi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here