Bupati Salwa Teken Penetapan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2019

8
Bupati Bondowoso KH Salwa Arifin saat menandatangani penetapan Raperda pertanggungjawaban APBD 2019, yang disaksikan oleh Pimpinan DPRD Bondowoso

BONDOWOSO – Bupati KH Salwa Arifin bersama Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bondowoso, menandatangani berita acara persetujuan penetapan atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2019, Senin (27/7/2020).

Dengan tetap menerapkan protokoler kesehatan Covid-19, Paripurna kali ini dihadiri lengkap oleh Pimpinan DPRD dan Bupati Bondowoso bersama jajarannya, di Aula Graha Paripurna gedung DPRD Kecamatan Tenggarang.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Bondowoso KH Salwa Arifin menyampaikan, bahwa persetujuan penetapan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 oleh DPRD, merupakan tahapan terakhir dari siklus pengelolaan keuangan daerah, yang dimulai dari penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

“Syukur alhamdulillah, kita dapat menyelesaikan tahapan-tahapan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan. Semua itu dapat terlaksana dengan baik Berkat adanya komitmen dan kerja sama yang baik antara pihak eksekutif dan legislatif,” ungkapnya.

Kinerja dan sinergi DPRD yang telah menyetujui Raperda tersebut, mendapat apresiasi dari Bupati Salwa Arifin. Dirinya memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap anggota DPRD dan jajaran Pemerintah Kabupaten Bondowoso yang telah melaksanakan serangkaian agenda pembahasan secara konstruktif dan produktif.

“Sehingga pada hari ini dapat ditetapkan persetujuan bersama terhadap raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019,” terangnya.

Pengasuh Pondok Pesantrean Manbaul Ulum ini juga menerangkan Pasal 305 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

“Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 yang telah disetujui ini akan segera disampaikan kepada gubernur Jawa Timur untuk mendapatkan evaluasi dan selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda),” pungkasnya.

Tampak hadir dalam paripurna tersebut, diantaranya, Ketua DPRD H Ahmad Dhafir yang didampingi Wakil Ketua DPRD, Sinung Sudrajad dan Wakil Ketua Bukhori Mu’im. Selain dihadiri 38 anggota DPRD lainnya, hadir juga jajaran  Forkopimda dan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Pada rapat tersebut, diisi dengan pendapat akhir dari fraksi-fraksi DPRD. Yang mana dalam penyampaiannya, seluruh fraksi menyetujui Rancangan Peraturan Pemerintah Daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2019 untuk kemudian dijadikan sebagai Peraturan Daerah (Perda). (rzq/**)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here