Carut Marut Soal Mutasi, Sekda Bondowoso Sebut Sudah Sesuai Regulasi

20
Sekda Syaifullah bersama Plt Kepala BKD saat menggelar konferensi pers dengan awak media

BONDOWOSO – Carut marutnya mutasi 192 Aparatur Sipil Negara (ASN) Pejabat Eselon III dan IV beberapa waktu lalu, mendapat komentar miring dari para pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bondowoso.

Pasalnya, selain ada satu jabatan yang diisi oleh dua ASN, Wakil Bupati (Wabup) Bondowoso serta tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) tidak dilibatkan dalam proses mutasi tersebut.

Untuk itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Bondowoso, Syaifullah menjelaskan atas carut marutnya mutasi yang dinilai mengabaikan etika birokrasi serta tidak sesuai peraturan perundang-undangan tersebut.

Menurutnya, tim Baperjakat bukan tidak dilibatkan dalam proses mutasi itu, melainkan sedang berada di luar kota. 

“Saya tetap menyampaikan hasil mutasi itu kepada tim Baperjakat setelah mereka datang dari luar kota,” jelasnya saat menggelar konferensi pers, Selasa (1/10/2019).

Namun demikian, Syaifullah enggan berkomentar atas tidak dilibatkannya Wabup Bondowoso pada proses mutasi 192 ASN tersebut.

“Kalau saya jawab, takutnya nanti dipolitisir. Yang jelas, mekanisme mutasi mutlak ada pada bapak Bupati,” ungkapnya lagi.

Mutasi yang terkesan dipaksakan tersebut, dikatakan Syaifullah, karena dirinya melihat banyak posisi yang kosong dan kebutuhan yang luar biasa. Namun dirinya menegaskan, bahwa mutasi yang digelar beberapa lalu itu tidak bertentangan dengan regulasi serta telah dilakukan kajian yang berulang-ulang. Tentunya melalui koordinasi terlebih dahulu.

“Mutasi itu melalui tiga tahapan. Pertama memilih siapa yang dimutasi, selanjutnya dirapatkan oleh Baperjakat dan yang terakhir  meminta persetujuan Bupati untuk memperoleh Surat Keputusan (SK),” tukasnya di hadapan para awak media. (yudis)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here