Cegah Penyalahgunaan Anggaran Desa Melalui Program Jaga Desa

61

BONDOWOSO – Sebagai bentuk antisipasi penyalahgunaan anggaran yang ada di seluruh desa se-Kabupaten Bondowoso, Kejaksaan Negeri (Kejari) menggelar Program Jaga Desa, di Kantor Camat Tenggarang, Senin (27/6/2022).

Kepala Seksi Intelijen Kejari Bondowoso, Sucipto mengatakan, Kejari merupakan tempat atau rumah bagi para perangkat yang ada di desa, maka dari itu kejaksaan dalam hal ini siap untuk memberikan edukasi dan pemahaman kepada para perangkat desa, utamanya kepala desa.

“Kejaksaan merupakan rumah yang nyaman bagi perangkat desa dalam menyampaikan permasalahan -permasalahan dalam pengelolaan dana desa,” ungkapnya di hadapan para perangkat desa.

Selain itu, pihaknya akan membuka pendampingan hukum bagi perangkat desa dan kepala desa, serta bersinergi dengan Inspektorat dan DPMD. Sehingga semua permasalahan penyalahgunaan anggaran dana desa tidak sampai masuk ke ranah hukum.

“Sementara ini belum ada pendampingan, tapi program jaga desa ini untuk mengawasi dana DD dan ADD agar dilaksanakan sesuai dengan aturan ketentuan yang ada, dan tidak ada lagi kasus – kasus kepala desa yang terjerat akibat menyalahgunakan anggaran,” paparnya.

Selain mensosialisasikan Program Jaga Desa, pihaknya juga menghimbau kepada seluruh kepala desa agar mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dikelola dengan baik. Bahkan, dirinya menanti -wanti supaya tidak terjerat dengan permasalahan yang berbenturan dengan hukum.

“Terkait kasus-kasus yang sebelumnya, kami berharap para kepala desa kedepannya mengelola BUMDes dengan baik. Jangan sampai uang yang sudah cair tapi tidak dilaksanakan,” bebernya.

Sementara Camat tenggarang, Rifky Hariady mengapresiasi program tersebut. Program tersebut sebagai perwujudan MoU antara Kementrian Desa dan Pihak APH dalam mengawasi dan mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran desa.

“Saya sangat mengapresiasi program ini, bagaimana selain sebagai tim pengawasan dana desa, kejaksaan juga sebagai Mitra kerja dari pemerintah,” tuturnya.

Dirinya berharap kepada seluruh aparatur yang ada di tingkat desa agar melaksanakan segala program kegiatan dengan baik dan benar, sebagaimana telah mereka (Kades-red) mengikuti Bimtek beberapa waktu lalu tentang peningkatan kapasitas dan kualitas kepala desa.

“Saya harapkan dengan adanya program jaga desa ini, para kepala desa dan perangkat lainnya bisa lebih bertanggungjawab terhadap perencanaan dan pengelolaan keuangan,” tegasnya.

Meski demikian, pihak kecamatan telah memberikan pemaparan tentang segala bentuk penggunaan DD dan ADD, pada saat desa melakukan perencanaan sebelum penganggaran direalisasikan.

“Pada pertengahan bulan Juni juga kita telah melakukan monev tahap I untuk ADD dan DD nya, meskipun hasilnya ada beberapa yang masih perlu diberikan pendampingan dan fasilitasi dalam hal administrasi pengelolaan dana desa,” pungkasnya. (Yudi)

Artikulli paraprakSehari, Bondowoso Sabet Tiga Medali Cabor Panahan
Artikulli tjetërKomisi IV Kunker ke Puskesmas Botolinggo

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini