Data BPS Jatim, Bondowoso Masih di Bawah Rata-rata

129
Fathorrasi, juru bicara F-PKS

BONDOWOSO – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan, kondisi pertumbuhan ekonomi, persente angka kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bondowoso masih di bawah rata-rata.

Hal tersebut disampaikan oleh Fathorrasi, juru bicara F-PKS dalam rapat paripurna Pemandangan Umum (PU) Fraksi atas Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2020 dan 5 (lima ) Raperda Tahun Anggaran 2019, di aula graha paripurna gedung DPRD Bondowoso, Kamis (17/10/2019).

Dalam PU Fraksinya, F-PKS memperoleh beberapa data dan informasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) Propinsi Jawa Timur, sebagai gambaran kondisi sosial ekonomi Kabupaten Bondowoso, yang perlu mendapat perhatian dan pertimbangan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020, guna meningkatkan perbaikan kinerja dan akuntabilitas.

“Pertumbuhan ekonomi Bondowoso sebesar 5,03 persen, jauh lebih rendah dari rata-rata Jawa Timur yakni 5,45 persen. Sedangkan persentase angka kemiskinan masih berada di angka 14,54 persen, lebih tinggi dari rata-rata Jawa Timur yang saat ini di angka 11,77 persen,” kata Fathorrasi.

Selain pertumbuhan ekonomi dan angka kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Bonsowoso juga perlu mendapat perhatian khusus, karena masih lebih rendah dari rata-rata.

“IPM Bondowoso 64,75 persen. Lebih rendah dari rata-rata Jawa Timur yakni 70,27 persen dan juga lebih rendah dari rata-rata nasional yaitu 70,81 persen. Ini harus menjadi perhatian,” terangnya.

Di sektor pendidikan, Fraksi PKS juga menyarankan agar Pemerintah Kabupaten Bondowoso memperhatikan angka rata-rata lama sekolah yang angkanya masih di bawah rata-rata capaian di Jawa Timur.

“Jika ditinjau, komponen rata-rata lama sekolah mencapai 5,55 persen, lebih rendah dari capaian Jawa Timur 7,34 persen dan komponen harapan lama sekolah yang berada di angka 12,94 persen, juga masih lebih rendah dari capaian Jawa Timur sebesar 13.09 persen. Ini perlu perhatian serius,” pesannya.

Dari data dan informasi tersebut Fathorrasi bersama Fraksi PKS, menegaskan agar ada upaya perbaikan secara cepat. Untuk itu, tentu diperlukan komitmen, perhatian dan kepedulian tinggi dari penyelenggara pemerintahan, baik yang berada di eksekutif maupun di legislatif.

Fraksi PKS juga menegaskan, untuk mempercepat perubahan keadaan dari ketertinggalan, keterbelakangan, kemiskinan dan lain-lain, menuju kemajuan dan kesejahteraan, setidaknya memang sangat diperlukan kerja extra atau kerja  maximal untuk mencapai kinerja yang optimal.

“Semoga semua pihak, terutama sumber daya aparatur dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi pembangunan daerah, sama – sama memiliki komitmen yang kuat serta sibuk dengan urusan peran, fungsi dan kontribusi, bukan sibuk dengan urusan jabatan, posisi dan harga diri,” pungkasnya. (rizqi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here