Demi Penuhi Janji, Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa Terkesan Dipaksakan

278
Rapat Koordinasi Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa di aula kecamatan kota

BONDOWOSO – Gerakan pendidikan kesetaraan berbasis desa, yang digadang-gadang mampu menekan tingginya angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bondowoso, nampaknya mulai bermasalah. Bahkan, program ini terkesan dipaksakan untuk memenuhi janji Bupati Amin Said Husni agar Bondowoso bisa terbebas dari status kabupaten tertinggal pada 2018 mendatang.

Penelusuran Bharata Online, data wajib belajar yang disodorkan kepada pemerintah desa masih berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2015, dan dalam Pemutakhiran Basis Data terpadu (PBDT) tahun 2015 tersebut, data by name by address wajib belajar di setiap desa banyak yang tidak cocok.

Menurut Asisten I Pemkab Bondowoso, Agung Trihandomo mengatakan jika data wajib belajar yang ada, sudah dipetakan berdasarkan PBDT yang dirilis oleh BPS. Sementara, dalam Undang-undang, yang memiliki otoritas merilis data adalah BPS.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here