Diduga Terlibat Korupsi, Politisi PPP Dipanggil Kejari

163
Proyek irigasi air tanah yang mangkrak saat disidak oleh Komisi II DPRD Bondowoso

BONDOWOSO – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bondowoso memanggil pria berinisial AHM untuk dimintai keterangan terkait dugaan korupsi proyek irigasi air tanah.

Pria yang juga seorang politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Bondowoso ini, diduga terlibat atas penyalahgunaan anggaran air tanah yang kasusnya telah masuk Kejari.

Menurut info yang beredar, AHM sempat mangkir tak memenuhi panggilan Kejari Kabupaten Bondowoso. Namun, dirinya menampik hal tersebut.

AHM mengatakan, bahwa dirinya langsung hadir saat pertama kali mendapat panggilan pada hari Kamis (5/3/2020) lalu. Namun dijelaskannya, belum rampung saat dimintai keterangan oleh Kejari Bondowoso, dirinya meminta ijin karena ada bencana di daerahnya.

“Sehingga harus dilanjutkan pada Hari Senin (9/3/2020), namun saya tidak bisa hadir karena ada acara. Saya tidak mangkir kok,” akunya.

Dikatakannya lagi, AHM beserta istri baru bisa memenuhi panggilan Kejari Bondowoso pada hari Kamis (12/3/2020) kemarin.

“Saya bersama istri baru bisa hadir pada hari Kamis kemarin untuk melengkapi keterangan yang belum rampung tersebut,” jelas AHM.

Dirinya juga menjelaskan jika hanya dipanggil untuk dimintai keterangan dan klarifikasi atas data yang diperoleh Kejaksaan Negeri Bondowoso.

“Keterangan biasa-biasa saja. Akan tetapi pemberitaannya yang luar biasa,” imbuhnya.

Sementara, Kasi Intel Kejari Bondowoso, Sucipto membenarkan bahwa pihak Kejari memanggil AHM beserta istri untuk dimintai keterangan terkait keterlibatan dirinya dalam kasus dugaan korupsi proyek irigasi tanah.

“Dia bersama istrinya dimintai keterangan selama dua jam. Masih sebatas klarifikasi sebagai bentuk pengumpulan data. Kami masih mengumpulkan data-data. Selanjutnya, kami akan panggil pihak terkait lainnya,” pungkasnya.

Untuk diketahui, proyek irigasi air tanah di Kabupaten Bondowoso totalnya ada 28 titik yang setiap titiknya memakan anggaran Rp100 juta hingga Rp115 juta. Namun, belakangan diketahui proyek tersebut mangkrak setelah Komisi II DPRD melakukan inspeksi mendadak (sidak). (rzq/dis)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here