Dikeluhkan Warga, Komisi IV DPRD Bondowoso Cek Pelayanan BPJS Kesehatan

31
Ady Kriesna Ketua Komisi IV DPRD Bondowoso bersama anggota, saat berdialog langsung dengan warga di depan kantor BPJS

BONDOWOSO – Pelayanan Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Kabupaten Bodnowoso, kerap kali dikeluhkan oleh masyarakat. Tak sedikit warga yang ingin mengurusi administrais di kantor BPJS Kesehatan di Jalan Mastrip tersebut kecewa dengan membludaknya antrian.

Hal ini mengundang perhatian dari Komisi IV DPRD Bondowoso, untuk melihat dan mendengar langsung keluhan masyarakat atas pelayanan BPJS Kesehatan, Selasa (29/10/2019). 

Komisi IV bersama anggotanya langsung mengecek sistem pelayanan di BPJS Kesehatan dan berdialog langsung dengan masayarakat untuk mengambil solusi terbaik, agar keluhan masyarakat bisa teratasi.

Ady Kriesna, Ketua Komisi IV mengatakan, kunjungan dirinya bersama anggota adalah bentuk upaya untuk mencari solusi terbaik bagi pelayanan BPJS Kesehatan. Pasalnya, pihaknya sering mendapatkan keluhan dari masyarakat, baik secara langsung ataupun melalui media sosial.

“Problem ini sudah hampir satu bulan, sehingga kami lakukan sidak ke kantor BPJS Bondowoso,” katanya, Selasa (29/10/2019).

Berdasarkan keluhan beberapa warga, politisi partai berlambang Pohon Beringin ini mengatakan jika pelayanan kurang cepat. Seperti halnya dalam pengurusan BPJS dalam waktu 2 hari belum selesai dan menyebabkan antrian di kantor BPJS.

“Kami akan memanggil BPJS Bondowoso, Dispendukcapil, Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial, dalam menyelesaikan persoalan ini,” tukasnya.

Sebab, keterlambatan pembuatan kartu BPJS ini adalah validasi data, seperti NIK tidak sama dengan KK. Sehingga masyarakat harus mengurus ke Dispenduk. Selain itu, ada problem administrasi yang lain diantaranya perangkat Desa yang mengurus BPJS warganya karena yang bersangkutan sudah lanjut usia.

“Sedangkan dalam aturan yang bersangkutan harus datang atau anggota keluarganya, jadi mungkin kebijakan lain dalam hal ini,” terangnya.

Disisi lain, BPJS tidak siap. Padahal seharusnya, begitu sudah tahu bahwa untuk jaminan kesehatan dari pemerintah daerah sudah dihentikan, dan masyarakat akan beralih ke BPJS Kesehatan. Maka seharusnya menyiapkan diri, baik dari sisi personalianya, pelayanannya harus lebih energic, dan lain sebagainya.

“Saya juga heran kenapa ini sudah terjadi sampai satu bulanan, kenapa kok tidak minta bantuan ke BPJS kabupaten, yang lain untuk menambah personil, atau kontrak lah,” sesalnya.

Kriesna juga menyayangkan kantor pelayanan BPJS di Kabupaten Bondowoso, tidak representatif karena terlalu sempit.

“Saya pikir ini memang kurang respertentatif. Seharusnya ya memang namanya BPJS, ya melayani sekarang ini, bayangkan penduduk Bondowoso 700.000. Melayani penduduk 700.000 ini kurang respertentatif,” paparnya.

Dia juga berharap, dengan kunjungan ini, percepatan Universal Health Coverage (UHC), bisa maksimal dilakukan di Kabupaten Bondowoso. Apalagi sudah ada permendagri nomor 33 tahun 2019, bahwa pemerintah daerah tidak boleh mempunyai program dengan skema yang sama, dengan BPJS Kesehatan.

“Kemudian harapannya di tahun 2020, Pemerintah Daerah sudah menganggarkan yang itu dijamin oleh daerah, iuran BPJS ya secara administrasinya harus optimal pendaftarannya,” harapnya. (rizqi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here