Ditetapkan Sebagai DPO, BK DPRD Bondowoso Belum Pastikan Nawari Langgar Etik

1378
Ilustrasi, Anggota DPRD Bondowoso, Nawari Harry Susanto menjadi DPO Kejari Bondowoso. (Foto: Bharataonline/ Dok.)

BONDOWOSO- Badan Kehormatan (BK) DPRD Bondowoso, belum bisa mengusulkan pemberhentian terhadap Nawari Harry Susanto meskipun telah dinyatakan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat.

Pasalnya, BK tengah fokus mengawasi kehadiran Nawari di tingkat komisi dan dalam sidang paripurna. Sehingga pelanggaran etik yang bisa mengusulkan pemberhentian terhadap anggota DPRD Bondowoso tersebut belum bisa dipastikan.

“Nanti akan kami konfirmasi apakah sudah memenuhi syarat pelanggaran terkait enam kali berturut-turut tidak hadir dalam paripurna. Sehingga BK bisa mengusulkan klarifikasi kepada yang bersangkutan dan nanti mengusulkan untuk pemberhentian,” kata Ketua BK DPRD Bondowoso, Agus Ansori kepada Bharataonline, Senin (28/8/2017).

Selain itu, Agus juga menegaskan BK hanya bisa masuk dalam pelanggaran etik saja. Sementara untuk palanggaran pidana yang dilakukan oleh politisi Nasdem itu merupakan tugas partai.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here