DPRD Bondowoso Bahas Materi Interpelasi

64
Suasana pembahasan materi interpelasi dalam rapat paripurna intern DRPD Bondowoso

BONDOWOSO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bondowoso menggelar rapat internal membahas materi hak interpelasi atas indikasi adanya pelanggaran peraturan perundang – undangan, dalam prosedur mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso, Jumat (8/11/2019).

Seperti yang dikatakan Wakil Ketua DPRD, Sinung Sudrajad, dirinya memperjelas materi rapat paripurna intern yang pertama ini adalah, tentang penjelasan usul atau penyampaian materi interpelasi.

“Jadi, dalam rapat paripurna intern tersebut, anggota pengusung hak interpelasi menyampaikan materi – materi interpelasi kepada seluruh anggota DPRD,” kata Sinung saat dikonfirmasi, Sabtu (9/11/2019).

Dari carut marut permasalahan yang timbul dari pelaksanaan mutasi pengawas, administrator, kepala sekolah dan guru, DPRD menyimpulkan bahwa tahapan pelaksanaan mutasi diduga tidak dilaksanakan sesuai prosedur, sebagaimana ditentukan dalam peraturan dan perundang-undangan.

“Jika memang tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, PP Nomor 30 Tahun 2019 tentang penilaian kinerja ASN, dan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN, patut kiranya mutasi tersebut dibatalkan demi hukum,” terangnya.

Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bondowoso ini menjelaskan, setelah rapat interen pembahasan amteri interpelasi yang pertama, baru kemudian di paripurna intern kedua, ada pandangan dari anggota DPRD lainnya melalui fraksinya, tentang materi interpelasi.

“Dalam kesempatan itu, tidak menutup kemungkinan terjadinya dialog antara pengusung interpelasi dan anggota yang bukan pengusung interpelasi, setelah itu kemudian penetapan atau keputusan tentang interpelasi menjadi keputusan DPRD,” jelasnya.

Secara objektif, lanjut Sinung, mutasi kemarin menimbulkan kegaduhan di lingkungan Pemkab Bondowoso. Bahkan, interpelasi ini tidak akan digunakan, jika Sekretaris Daerah (Sekda) bersama Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), tidak mangkir dari undangan rapat kerja bersama Komisi I DPRD.

“Kami sudah memberikian kesempatan melalui rapat bersama Komisi I. Akan tetapi 2 kali diundang, yang pertama tidak datang dan yang kedua, Sekda malah ijin dan hanya dihadiri oleh Plt Kepala BKD,” tambahnya.

Padahal, lanjutnya, Sekda saat diundang Raker bersama Komisi I, sedang berada di seputaran Bondowoso. Namun, memilih menemani Bupati KH Salwa Arifin untuk menghadiri sebuah acara yang digelar oleh salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Seandainya Sekda datang dalam rapat Komisi I, dan apa yang dijelaskan oleh Sekda masalah mutasi benar-benar mempunyai dasar hukum yang jelas, dan ada kepuasan dari teman-teman DPRD, saya pikir interpelasi tidak akan terjadi,” terangnya.

Saat ini DPRD menjadwalkan akan menggelar rapat paripurna intern kedua untuk menindaklanjuti hak interpelasi. Rencananya akan dilaksanakan pada Senin 11 November mendatang. Kemudian untuk tahap ketiga DPRD akan memanggil Bupati Bondowoso, KH Salwa Arifin. (rizqi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here