DPRD Bondowoso Rekomendasi Bupati Berikan Sanksi Berat kepada Pejabatnya

456
Voting anggota DPRD dalam rapat intern PU Fraksi atas jawaban Bupati Bondowoso atas materi hak interpelasi

BONDOWOSO – Dari 39 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), 30 orang diantaranya menyepakati agar Bupati KH Salwa Arifin memberikan hukuman disiplin berat kepada pejabat berwenang, terkait masalah mutasi yang menjadi materi hak interpelasi.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPRD Bondowoso, Ahmad Dhafir usai Rapat Paripurna Intern Penyampaian Pandangan DPRD Terhadap Jawaban Bupati Tentang Hak Interpelasi, di aula Graha Paripurna, Senin (6/1/2020).

Menurut Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, pada dalam Rapat Paripurna Intern tersebut ada tiga rekomendasi yang dihasilkan. Diantaranya, mengapresiasi langkah Bupati yang menindaklanjuti rekomendasi KASN.

Kemudian, lanjut Ahmad Dhafir, ada beberapa fraksi yang berharap agar pemerintahan menjadi lebih baik kedepannya serta memberikan sanksi disiplin berat terhadap pejabat yang berwenang terkait materi hak interpelasi DPRD Bondowoso ini.

“Sesuai dengan tata tertib DPRD pada pasal 122 hingga 124, jika tidak mencapai musyawarah mufakat diambillah voting atau suara terbanyak. Dan, dari 39 anggota dewan yang hadir, 30 diantaranya menyepakati agar Bupati memberikan sanksi berat dan selebihnya menyerahkan kepada Bupati Bondowoso,” papar Ahmad Dhafir.

Sementara, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bondowoso, Sinung Sudrajad mengatakan, bahwa sanksi berat yang harus diberikan oleh Bupati kepada pejabat yang berwenang itu, mengacu pada PP nomor 53 tahun 2010.

“Sanksi disiplin berat menurut PP 53 tahun 2010, diantaranya, penurunan pangkat setingkat lebih rendah dalam waktu 3 tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai PNS dan pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS,” ungkapnya.

Namun demikian, dirinya tidak menyebut akan keinginan DPRD Kabupaten Bondowoso atas sanksi disiplin berat yang akan diberikan sesuai rekomendasi tersebut.

“Nanti itu wewenang Ketua DPRD dan Bupati Bondowoso,” pungkas Politisi Partai Moncong Putih ini. (yudis)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here