DPRD Bondowoso Resmi Gunakan Hak Interpelasi

780
H Ahmad Dhafir, Ketua DPRD yang juga Ketua Bamus saat dikonfirmasi usai menggelar rapat Bamus di gedung DPRD Bondowoso

BONDOWOSO – Hak interpelasi yang selama ini santer hanya sebuah wacana, ternyata benar-benar digunakan oleh DPRD Bondowoso. Belasan anggota DPRD ini secara resmi telah mengajukan hak interpelasi.

Hak interpelasi tersebut diminta oleh 15 anggota DPRD dari beberapa fraksi dan disampaikan dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus), pada Kamis malam (31/10/2019) di kantor dewan.

Hasilnya, Bamus menetapkan hak interpelasi yang diajukan oleh beberapa faksi telah memenuhi syarat, untuk dibahas dalam rapat paripurna intern pada 8 November 2019.

Hal tersebut dibenarkan oleh Ketua Bamus, H Ahmad Dhafir, usai menggelar rapat Bamus. Menurutnya, hak interpelasi ini adalah hal biasa yang melekat pada anggota DPRD.

“Interpelasi ini hak anggota DPRD atas kebijakan eksekutif, dengan syarat minimal lebih dari 1 fraksi. Saat ini ada 15 anggota DPRD yang menandatangani permohonan hak interpelasi,” katanya.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, juga menjelaskan, saat ini tugas Bamus adalah memverifikasi pemohon dan materi interpelasi yang akan dibahas dalam rapat paripurna intern 8 November mendatang.

“Bamus hanya memverifikasi, tidak boleh membahas materinya. Nanti, di paripurna, pemohon memaparkan materi interpelasi, begitupun anggota DPRD yang tidak mengajukan interpelasi, bisa menyampaikan sanggahannya,” terang Ahmad Dhafir yang juga Ketua DPRD Bondowoso ini.

Anehnya, hak interpelasi DPRD ini terkesan menjadi sebuah ancaman bagi kepemimpinan Bupati Bondowoso, KH Salwa Arifin. Maka dari itu Ahmad Dhafir menginginkan agar interpelasi ini disikapi secara benar oleh masyarakat.

“Interpelasi ini akan menjadi wadah untuk berdiskusi antara bupati dan DPRD. Jangan dibesar-besarkan. Mari kita melihat dengan kacamata yang jernih. Jangan melihat kucing dengan kacamata pembesar, karena akan terlihat seperti macan,” sergahnya.

Seperti diketahui, pengajuan hak interpelasi ini mencuat karena kegaduhan pasca mutasi jabatan 192 Aparatur Sipil Negara (ASN) beberapa waktu lalu. Bahkan, sebelumnya 3 Fraksi di DPRD telah mengajukan hak interpelasi, diantaranya F-PDIP, F-PKB dan F-Golkar. (rizqi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here