DPRD Bondowoso Sepakat Batalkan Perbup TP2D

294
Ketua DPRD Bondowoso, Ahmad Dhafir saat menandatangani berkas kesepakatan bersama, agar Bupati Salwa Arifin membatalkan perbup No 49 tentang TP2D

BONDOWOSO – Pelantikan Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) yang dilakukan beberapa waktu lalu menuai kontroversi. Pasalnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat menilai Bupati Bondowoso menabrak beberapa aturan yang sudah ada.

Bahkan, DPRD Bondowoso menilai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) tak patuh atas hasil fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati (Perbup) tentang TP2D dari Gubernur Jawa Timur (Jatim).

Tak hanya itu, Bondowoso yang membentuk TP2D tersebut dianggap menabrak undang-undang yang berlaku, seperti, Pasal 17 ayat (3) UU nomor 23 tahun 2014.

Selain itu, Perbup pembentukan TP2D melanggar Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) serta menabrak Pasal 17 Perbup Bondowoso nomor 13 tahun 2013 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemkab Bondowoso.

Melihat banyaknya aturan yang ditabrak, akhirnya DPRD Bondowoso membentuk Panitia Khusus (Pansus) TP2D. Hasil kerja dari Pansus TP2D ini kemudian dituangkan dalam rapat paripurna, Sabtu (25/9/2021) di aula Graha Paripurna gedung DPRD.

Hasilnya, DPRD Bondowoso sepakat serta meminta Bupati Bondowoso, KH Salwa Arifin agar membatalkan Perbup nomor 49 tentang TP2D dan segera menerbitkan Perbub yang baru untuk pengangkatan TP2D sesuai hasil konsultasi dengan Gubernur Jatim.

“Sebagai pimpinan harus menindaklanjuti berdasar hasil laporan dari Pansus. Maka dari itu, DPRD meminta Bupati Bondowoso untuk segera melakukan evaluasi Perbup nomor 49 tentang TP2D, agar disesuaikan dengan hasil fasilitasi Gubernur Jatim No. 188/16427/013.2/2021,” papar Ketua DPRD Bondowoso, Ahmad Dhafir, Sabtu (25/9/2021), usai memimpin Rapat Paripurna.

Menurutnya, Perbup tentang TP2D ini harus sesuai dengan hasil fasilitasi Gubernur Jatim, terutama dalam Pasal 7. Yang isinya, ketua TP2D diharuskan berasal dari pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Kenyataannya kan tidak begitu, pada pelaksanaannya Bupati malah menetapkan dan melantik Ketua TP2D dari unsur non Aparatur Sipil Negara (ASN) atau bukan dari pimpinan OPD terkait,” jelas Politisi PKB ini.

Jika tidak segera dilaksanakan, tegas Dhafir, akan berdampak kepada alokasi anggaran Bidang Administrasi Pembangunan dan keuangan di Sekretariat Daerah (Setda) Pemkab Bondowoso pada penetapan APBD Perubahan (P-APBD) tahun 2021.

“Jika Pemkab Bondowoso belum merevisi Perbup TP2D, anggaran yang akan dialokasikan untuk kegiatan TP2D, tidak sah. DPRD akan memberi waktu perubahan Perbup TP2D, sebelum P-APBD 2021 ditetapkan,” pungkasnya.

Sementara, usai Rapat Paripurna tersebut, Bupati Salwa Arifin enggan berkomentar saat dikonfirmasi oleh para awak media. (yudis)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here