DPRD Bondowoso Tetapkan Lima Raperda

27
Penandatanganan penetapan lima Raperda menjadi Perda oleh Ketua Pimpinan DPRD bersama Bupati KH Salwa Arifin

BONDOWOSO – Setelah melalui proses panjang, akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bondowoso menyetujui lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Adapun lima Raperda yang disetujui menjadi Perda diantaranya Raperda tentang Perangkat Desa, Raperda tentang Badan Permusyawaratan Desa, Raperda tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, Raperda tentang Pengarusutamaan Gender, dan Raperda tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan.

Ketua DPRD Bondowoso Ahmad Dhafir menyebutkan, ada tiga pansus yang membahas lima Raperda tersebut. Pansus I membahas Raperda tentang Perangkat Desa dan Raperda tentang Badan Permusyawaratan Desa. Pansus II membahas Raperda tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dan Raperda tentang Pengarusutamaan Gender. Pansus III membahas Raperda tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan.

“Setelah persetujuan penetapan ini, berikutnya diajukan ke gubernur untuk mendapat nomor register. Setelah itu baru ditetapkan dan diundangkan,” terangnya, Senin (13/7/2020)

Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Dhafir mengungkapkan, jika dalam Perda tersebut mewajibkan investor atau perusahaan untuk melibatkan minimal 80 persen warga Bondowoso sebagai karyawan. Selain itu, harus ada pernyataan modal dari masyarakat Bondowoso sehingga target ekonomi mandiri benar-benar tercipta.

“Selesainya Raperda itu menjadi perda, dapat berimbas positif kepada masyarakat. Baik eksekutif maupun legislatif tujuannya untuk kehidupan masyarakat yang lebih baik melalui berbagai peraturan yang dibuat.,” jelas Dhafir kepada awak media di gedung DPRD Bondowoso.

Para investor juga diminta menyiapkan outlet-outlet bagi home industri. Para pelaku usaha modern juga harus melakukan pembinaan kepada masyarakat dan toko yang ada di sekitarnya. Sehingga kehadiran toko modern yang menjamur saat ini tidak mengancam keberadaan toko-toko di sekitarnya.

“Dan tentu, dia menjual ke toko yang dia bina itu dengan harga kulakan. Sehingga pasar modern dengan pasar rakyat ini menjual barangnya sama,” tegasnya.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa tersebut menambahkan bahwa jangan sampai ada diskriminasi antara pasar modern dengan pasar tradisional. Artinya, Pemerintah Daerah dan DPRD ingin menyiapkan fasilitas yang diperlukan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Ada masyarakat yang senang berbelanja di toko modern ya kita hormati. Ada masyarakat yang biasa belanja di pasar tradisional ya kita hormati. Tentu pangsa pasarnya beda yang dijualpun beda,” tutupnya.

Sementara Bupati Drs. KH. Salwa Arifin mengungkapkan terima kasih karena DPRD telah menyelesaikan pembahasan tersebut. Selama ini pembahasannya melalui diskusi panjang. “Alhamdulillah akhirnya terselesaikan. Semoga berrmanfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.

Seperti dirilis dari wesite resmi DPRD Bondowoso, pembahasan lima Raperda ini sudah dimulai sejak akhir tahun 2019. Diawali dengan Penyampaian Nota Penjelasan Bupati pada 14 Oktober 2019.

Mekanisme pembahasan-pembahasan dilanjutkan dengan Pandangan Umum Fraksi, Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi, kemudian dibahas di rapat-rapat Pansus bersama OPD terkait hingga setelah mendapatkan hasil fasilitasi raperda dari Gubernur Jawa Timur, DPRD menggelar Rapat Paripurna Persetujuan Penetapan 5 (lima) Rapereda Tahun 2019, tanggal 13 Juli 2020. (rzq)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here