DPRD Minta Bupati Bondowoso Hormati Keputusan KASN

67
Bupati Bondowoso, KH Salwa Arifin dan Sinung Sudrajat, Wakil DPRD Bondowoso

BONDOWOSO – Ketegangan antara eksekutif dan legislatif di Bondowoso, perihal hak interpelasi yang berujung pada pemanggilan Sekda dan Plt Kepala BKD, oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) kembali pecah.

Pasalnya, Bupati KH Salwa Arifin berstatemen, jika hasil klarifikasi KASN tentang mutasi jabatan di Bondowoso, tidak bermasalah. Hal itu dilontarkan oleh bupati, Kamis (12/12/2019).

Pernyataan bupati tersebut terkesan terburu-buru. Karena sebagai orang nomor satu di Bondowoso, bupati diharapkan melontarkan statemen yang jelas dan berdasar dengan bukti yang akurat, terkait hasil pemeriksaan KASN tentang mutasi jabatan yang dinilai cacat hukum.

“Setelah klarifikasi, mutasi yang dilakukan tidak bermasalah. Ada surat rekomendasi yang menyatakan tidak masalah. Rekomendasi kita peroleh dari BKN dan dipertajam dari KASN tidak bermasalah, baik setelah dipelajari poin per poin tetap tidak ada masalah,” demikian pernyataan bupati.

Ternyata, statemen Bupati Bondowoso ini dianggap sepihak oleh Wakil DPRD Bondowoso, Sinung Sudrajad. Bahkan, politisi Banteng Moncong Putih ini, menyarankan kepada KH Salwa Arifin, agar menghormati KASN sebagai lembaga resmi yang mengklarifikasi tentang rekomendasi dan konsultasi putusan resmi DPRD Bondowoso (interpelasi, red) terhadap mutasi jabatan beberapa waktu lalu.

“Apa yang dikatakan bupati itu sepihak dan bisa membuat suasana tidak kondusif dan semakin runyam. Biarkan KASN bekerja, hormati, dan pastinya, hasil dari klarifikasi KASN nantinya akan dilampirkan dalam bentuk surat resmi tertulis,” terang Sinung, Jumat (13/12/2019) melalui sambungan selulernya.

Sinung menambahkan, KASN adalah lembaga resmi negara. Setiap keputusan, rekomendasi dan semacamnya, itu pasti resmi dan tertulis. Terlebih DPRD Bondowoso adalah pihak yang mengkonsultasikan hak interpelasi. Sudah barang tentu, DPRD akan menermima surat dari KASN.

“Sampai detik ini, kami belum menerima surat rekomendasi atau putusan dari KASN,” ungkapnya.

DPRD kepada Bupati KH Salwa Arifin, lanjut Sinung, memberikan saran agar tidak terburu-buru berstatemen tentang sesuatu yang belum tahu kepastiannya. Apalagi tidak ada dasar dan bukti tertulis.

“Jangan berkomentar dulu, jika masih belum ada surat resmi dari KASN,” sarannya. (rizqi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here