Enam Pejabat Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa Dilantik

158
PJ Sekda Bondowoso Soekaryo saat melantik dan menkukuhkan 6 pejabat fungsional Pengadaan Barang dan Jasa di Aula Sabhabina I

BONDOWOSO – Tahun ini, Pelaksanaan pengadaan barang/jasa wajib dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ). Oleh karena itu, PJ Sekretaris Daerah (Sekda) Bondowoso melantik enam pejabat fungsional Layanan Pegadaan Secara Elektronik (LPSE), Senin (5/4/2021).

Jabatan ini sejatinya memiliki tugas untuk meminimalisir praktik korupsi di dalam pengadaan barang jasa dan mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut PJ Sekretaris Daerah (Sekda) Bondowoso, Soekaryo, pelantikan dan pengambilan sumpah, 6 pejabat fungsional PPBJ tersebut merupakan tindak lanjut perintah dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Sebenarnya kita membutuhkan 30 orang. Tapi karena keterbatasan keahlian masing-masing, kami masih dalam proses persiapan untuk memenuhi kebutuhan itu secara bertahap,” ujarnya usai pelantikan di aula Sabhabina I.

Kedepannya, lanjut Soekaryo, lelang atau pembelian melalui LPSE akan diawasi oleh pejabat tersebut. Nantinya Pemkab akan meningkatkan kompetensi pejabat non fungsional agar bisa dialihfungsikan menjadi pejabat fungsional. 

“Pejabat non fungsional kita sekolahkan dulu. Setelah itu, akan mendapatkan sertifikasi pengadaan barang dan jasa, baru bisa dilantik menjadi pejabat fungsional,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Sub Bidang Mutasi dan Promosi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Bondowoso, Moh Munir mengemukakan, pengangkatan pejabat fungsional tersebut sesuai dengan Perpres untuk mengadakan barang dan jasa.

” Kita nyicil. Sekarang ada enam. Tahun depan mungkin kita upayakan lebih banyak lagi,” katanya.

Mulai saat ini, keenam pejabat fungsional tersebut bisa difungsikan dalam pengadaan barang dan jasa. Diperkirakan pada tahun 2023, semua pengadaan harus ditangani oleh pejabat fungsional dan berlaku secara nasional. (rzq)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here