Fraksi PDI-P Bondowoso Nilai KU-PPAS APBD 2020 Sudah Sesuai Kebutuhan

97
Sinung Sudrajat, Ketua Fraksi PDI-P DPRD Bondowoso

BONDOWOSO – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) DPRD Kabupaten Bondowoso menanggapi Kebijakan Umum dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KU-PPAS) APBD tahun 2020.

Menurut Ketua Fraksi PDI-P Kabupaten Bondowoso, Sinung Sudrajat, enam poin prioritas program yang ada dalam KU-PPAS APBD tahun 2020 yang disampaikan pihak eksekutif sudah sesuai dengan kebutuhan dalam rangka mewujudkan visi misi Bondowoso Melesat.

Enam poin prioritas program yang dimaksud, diantaranya, pertama adalah pembangunan manusia melalui peningkatan akses, kualitas pendidikan dan kualitas kesehatan yang endingnya adalah pada pengentasan kemiskinan. Kemudian yang kedua, pemerataan pembangunan melalui peningkatan kualitas infrastruktur.

Lalu, untuk yang ketiga, pembangunan ekonomi melalui peningkatan nilai tambah sektor unggulan ekonomi lokal serta kesempatam kerja termasuk didalamnya adalahkepariwisataan. Kemudian, poin keempat adalah peningkatan ketahanan pangan dan kelestarian lingkungan.

Sedangkan untuk poin kelima, peningkatan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Dan yang terakhir adalah penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi.

“Khusus poin keenam, otomatis dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni serta mampu melek teknologi dan mampu mengupgrade kemajuan teknologi itu sendiri,” jelas Sinung Sudrajad, yang juga menjadi anggota tim Banggar DPRD Kabupaten Bondowoso ini, Kamis (18/7/2019).

Lebih lanjut, politisi PDI-P ini mengatakan, bahwa poin kesehatan dan pendidikan merupakan prioritas serta menjadi kewajiban pemerintah.

“Sebagai potensi penyangga atau starting poin adalah pariwisata. Dengan menggenjot sektor kepariwisataan, sektor-sektor lain seperti kesehatan, pendidikan dan kesempatan kerja akan mengikuti,” kata Sinung.

Namun demikian, anggaran yang melekat pada sektor kepariwisataan masih terlalu minim. Sehingga, menurut Sinung, sangat tidak layak dan perlu ditambah anggaran di Dinas terkait.

“Kemarin sudah kami tekankan, bahwasanya untuk melakukan pembangunan di sektor kepariwisataan, anggaran wajib berpihak,” pungkasnya. (yudis)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here