Harga Mati ! Tahun 2019 Honor Guru Ngaji dan Bosda Madin Harus Naik

674
Bimbingan teknis bagi para guru ngaji yang akan mendapatkan bantuan bulan Juni 2018

BONDOWOSO – Program yang tertuang dalam visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso terpilih, KH Salwa Arifin dan H Irwan Bachtiar (Sabar) untuk menaikkan honor guru ngaji dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) Madrasah Diniyah (Madin), harus terealisasi.

Hal tersebut ditegaskan oleh Rusdi Hasan, salah satu anggota DPRD dari Fraksi Partai Demorasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Kamis (13/9/2018) usai mengikuti Rapat Paripurna di kantor DPRD Bondowoso.

Dirinya menegaskan, upaya menaikkan honor guru ngaji yang awalnya di masa kepemimpinan Bupati Amin Said Husni hanya dianggarkan Rp800 ribu, menjadi Rp1,5 juta per tahunnya, harus secepatnya dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD).

“Kenaikan honor guru ngaji dan Bosda Madin adalah harga mati bagi pasangan Sabar, untuk bisa diterapkan tahun 2019 mendatang. Jadi saya minta TAPD segera membahas draft APBD tentang program tersebut,” tegasnya.

Prioritas ini, seharusnya mendapatkan dukungan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), mengingat tupoksi OPD adalah membantu tugas kepala daerah. Jadi, Rusdi Hasan mengimbau kepada semua OPD dan pejabat di Bondowoso untuk memberikan dukungannya.

Rusdi Hasan, Anggota DPRD Bondowoso dari Fraksi PDI-P

“Jangan sampai ada oknum pejabat, ataupun OPD yang ingin menjegal program, visi dan misi pemerintahan Sabar. Karena, semua yang diprogramkan, murni untuk kepentingan rakyat, bukan golongan,” imbaunya.

Sejatinya, lanjut Rusdi, upaya peningkatan program prioritas Bupati Amin Said Husni, yang dilanjutkan oleh Pemerintahan Sabar, menjadi cermin bagi semua pihak, agar bisa mensejahterakan para guru ngaji dan memacu potensi pendidikan di madrasah.

“Kita tidak serta merta memangkas program positif di pemerintahan sebelumnya. Tetapi, terus kami dukung dan tingkatkan, agar berimbas langsung kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tukasnya.

Kendati demikian, Rusdi Hasan menjelaskan, penggelontoran bantuan guru ngaji dan Bosda Madin, harus tepat sasaran. Bahkan, dirinya menyarankan agar OPD terkait mendata ulang seluruh guru ngaji dan madrasah diniyah yang ada di Kabupaten Bondowoso.

“Pemerintahan Sabar tidak serta merta menggelontorkan anggaran jika nantinya salah sasaran. Semuanya harus didata lagi, dan jangan sampai ada data guru ngaji dan Madin fiktif yang menerima bantuan. Kami akan tindak tegas,” tukasnya.

Asisten I yang juga Plt Kepala Bappeda Kabupaten Bondowoso, Agung Trihandono

Sementara, Asisten I yang juga menjabat sebagai Plt Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bondowoso, Agung Trihandono menampik jika draft APBD untuk program prioritas tersebut masih ada tarik ulur di TAPD.

“Tidak ada tarik ulur. Semua berjalan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan,” timpal Agung melalui pesan Whatsapp miliknya.

Artinya, lanjut Agung, saat ini TAPD tengah membahas draft APBD untuk guru ngaji dan Bosda Madin. Pasalnya, nota penjelasannya baru saja disampaikan.

“Nota pembahasan program tersebut kan baru disampaikan, jadi, jika ada beberapa hal yang penting, masih bisa dibicarakan dengan mengadakan rapat bersama tim anggaran dan badan anggaran,” pungkasnya.

Seperti diketahui, tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Bondowoso mengalokasikan dana sekitar Rp8,3 milyar yang direalisasikan kepada 5.665 guru ngaji, 213 Pondok Pesantren, 1.093 masjid, 30 Madrasah Aliyah, 198 RA/TK Islam dan 28 lembaga agama non Islam.

Namun, untuk honor guru ngaji, tahun ini masih tetap bertahan Rp800 ribu per orang. Sedangkan untuk setiap lembaga keagamaan, seperti Ponpes sebesar Rp5,5 juta, Masjid sebesar Rp2 juta, untuk MA sebesar Rp4 juta, TK Islam sebesar Rp 1,5 juta dan lembaga non muslim Rp2 juta. (rizqi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here