Ini Penjelasan Bupati Salwa atas 5 Raperda Propemperda dan R-APBD 2020

40
Bupati Bondowoso KH Salwa bersama unsur pimpinan DPRD dalam rapat Paripurna penyampaian nota penjelasan atas Raperda APBD 2020 dan 5 Raperda kepada DPRD

BONDOWOSO – Menjelang akhir tahun 2019, Bupati Bondowoso KH Salwa Arifin menyampaikan penjelasannya terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan 5 (lima) Rperda Propemperda Kabupaten Bondowoso, Senin (14/10/2019) di aula graha DPRD.

Adapun 5 Raperda yang disampaikan diantaranya, Raperda tentang Perangkat Desa, Raperda tentang Badan Permusyawaratan Desa, Raperda tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, Raperda tentang Pengarusutamaan Gender, dan Raperda tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan.

Menyampaikan nota penjelasan Raperda APBD tahun 2020, Pemkab Bondowoso merujuk pada visi pembangunan Bondowoso Melesat, yang memprioritaskan pembangunan manusia melalui peningkatan akses, kualitas pendidikan dan kesehatan serta pengentasan kemiskinan.

Selain itu, pemerataan pembangunan melalui peningkatan kualitas infrastruktur, pembangunan ekonomi melalui peningkatan nilai tambah sektor unggulan ekonomi lokal serta kesempatan kerja, peningkatan ketahanan pangan dan kelestarian lingkungan, peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi.

Dengan target, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 66,36. Persentase penduduk miskin berkisar 13-14 persen, dan pertumbuhan ekonomi 5-5,05 peresn.

“Berdasarkan prioritas tersebut, Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2020 disusun dengan memproyeksikan pendapatan secara optimal, yang selanjutnya dibelanjakan guna membiayai kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Bupati Salwa Arifin di hadapan anggota DPRD.

Penyusunan Raperda tentang APBD tahun anggaran 2020 ini juga telah memperhatikan dan menyesuaikan terhadap Surat Menteri Keuangan Nomor:S-702/MK.07/2019, tanggal 24 September 2019, perihal: penyampaian rincian alokasi transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2020.

Selanjutnya, untuk Raperda tentang Perangkat Desa, menurut Bupati, sesuai regulasi, sebelumnya telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang pedoman organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa. Perda tersebut merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

“Berdasarkan beberapa pertimbangan dalam rangka penyempurnaan ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan, agar pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dilaksanakan secara transparan, independen, dan akuntabel serta diperoleh calon perangkat desa yang berkualitas, perlu membentuk Perda tentang Perangkat Desa,” kata Bupati Salwa.

Kemudian, untuk Raperda tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), menurut bupati bisa menampung aspirasi yang berkembang pada masyarakat desa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan desa yang lebih efektif, efisien, bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

“Termasuk pelayanan prima serta adanya tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik, demokratis, dan bertanggung jawab, perlu didukung dengan peningkatan kinerja kelembagaan di tingkat desa, partisipasi dan pemberdayaan kepada masyarakat desa,” tuturnya.

Sementara untuk Raperda tentang penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA) menjadi penting untuk dibentuk dan diimplementasikan untuk membangun sistem pembangunan berbasis hak anak, melalui pengintegrasian, komitmen, dan sumber daya seluruh pemangku kepentingan dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.

“Peraturan Daerah ini bertujuan sebagai acuan penyelenggaraan Kabupaten layak anak dan sistem perlindungan khusus anak serta untuk terlaksananya komitmen bersama Pemerintah Daerah dengan orang tua, keluarga, masyarakat, swasta, dan forum anak,” jelas Bupati Bondowoso.

Untuk Raperda tentang pengarusutamaan gender, sebenarnya telah menjadi kebijakan Pemerintah dengan telah diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan gender dalam pembangunan, dimana Instruksi Presiden ini telah mengamanatkan kepada bupati untuk melaksanakan pengarusutamaan gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi serta kewenangannya masing-masing.

Strategi pengarusutamaan gender diperlukan untuk memastikan semua lapisan masyarakat baik laki-laki maupun perempuan bisa terlibat dalam proses pembangunan sehingga diharapkan pembangunan yang dilaksanakan bisa bermanfaat untuk semua. 

“Melalui pengarusutamaan gender diharapkan mampu mentransformasikan satu kondisi yang tidak setara antara perempuan dan laki-laki dalam hak-haknya dan kondisi sosial, menjadi setara bagi keduanya serta terpenuhinya kebutuhan praktis dan strategis gender,” terangnya.

Yang terakhir, terkait Raperda tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat,Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan. Maka, Pemkab Bondowoso berkewajiban untuk selalu mengupayakan agar pasar rakyat (termasuk pasar induk dan pasar penunjang), toko swalayan, dan pusat perbelanjaan menjadi sarana perdagangan yang efektif dan menguntungkan bagi seluruh lapisan masyarakat Bondowoso.

“Untuk itu, pembentukan Perda ini adalah sebagai wujud upaya dari Pemkab Bondowoso dalam melakukan penataan, pemberdayaan, pembinaan dan pengawasan yang dilakukan secara tepat dan berkesinambungan,” pungkasnya. (rizqi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here