Jadi Dasar Penyusunan APBDes, Perbup Tak Selesai Jadi Kendala Pencairan DD

67

BONDOWOSO – Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi syarat agar Pemerintahan Desa (Pemdes) dapat mencairkan kucuran Dana Desa (DD) serta Alokasi Dana Desa (ADD).

Namun demikian, Peraturan Bupati (Perbup) harus terlebih dahulu sebagai dasar penyusunan APBDes tersebut.

Dikatakan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kabupaten Bondowoso, Edi Purwanto, bahwa Perbup harus terlebih dahulu dibuat sebagai dasar penyusunan APBDes. Jika tidak, menurutnya, akan menjadi kendala dalam penyaluran DD ke kas Desa.

“Perbup itu menjadi dasar Pemdes untuk menyusun APBDes. Sedangkan, APBDes menjadi syarat utama untuk mencairkan DD,” jelasnya usai mensosialisasikan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 205 tahun 2019 tentang pengelolaan DD di ruang Sabhabina II, Kamis (23/1/2020).

Sementara, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bondowoso, Abdurrahman mengatakan bahwa, Perbup yang menjadi dasar Pemdes menyusun APBDes sebenarnya telah rampung dibuat pada Desember 2019 lalu.

“Setelah Perbup itu selesai dibuat, baru PMK ini terbit. Sehingga, harus ada penyesuaian dalam Perbup tersebut. Jadi, masih ditunda dulu, penyusunan APBDes pun mengalami penundaan,” jelasnya.

Namun demikian, Abdurrahman menegaskan, jika revisi Perbup yang disesuaikan dengan PMK 205/2019 tersebut akan selesai pada bulan Januari 2020 ini.

“Tidak ada masalah, kita pastikan bulan Januari ini revisi Perbupnya akan selesai. Meskipun ada penundaan, tidak akan mempengaruhi jadwal penyaluran DD. Pastinya dengan catatan, semua persyaratan yang telah ditetapkan dalam PMK 205/2019 ini dapat dipenuhi oleh desa-desa,” jelasnya.

Dilain pihak, Ketua Sentra Komunikasi Aliansi Kepala Desa (SKAK) kabupaten Bondowoso, Sutrisno, berharap agar pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) segera menyelesaikan revisi Perbup yang harus disesuaikan dengan PMK 205/2019 itu.

“Saya sudah sampaikan hal ini kepada Kepala DPMD. Kami harap segera rampung, karena itu menjadi dasar Pemdes menyusun APBDes dan APBDes menjadi syarat agar dapat mencairkan DD maupun ADD,” pungkasnya. (Yudis)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here