Lawan Legislatif dan Media, Sekda Bondowoso Lapor Polisi

1313
Surat Undangan mutasi yang menjadi sumber laporan Sekda atas pemberitaan di Media dan statemen salah satu anggota Dewan dari Partai Golkar

BONDOWOSO – Pemberitaan terkait menyebarnya surat undangan mutasi jabatan di media sosial, yang diduga ditandatangani oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Bondowoso, dan berstempel basah, berbuntut pada pelaporan ke pihak kepolisian.

Bahkan tak tanggung-tanggung, klarifikasi pemberitaan yang sejatinya bisa dilakukan melalui hak jawab, tak jua mencapai titik temu. Bahkan, salah satu anggota dewan yang menanggapi pemberitaan ‘surat edaran mutasi’ yang gagal dilaksanakan tersebut, juga dilaporkan.

Ujug-ujug melakukan hak jawab dan menghormati hak imunitas yang melekat pada anggota DPRD, nampaknya kuasa hukum Sekda tetap mengambil tindakan tegas. Puncaknya, oknum wartawan dan anggota dewan dilaporkan atas dugaan penyebaran berita bohong seperti yang dimaksud dalam UU ITE.

Husnus Sidqi Kuasa Hukum Sekda Bondowoso

Hal tersebut dibenarkan oleh kuasa hukum Sekda Bondowoso, Husnus Sidqi melalui sambungan telepon selulernya, Kamis (12/3/2020). Bahkan, dirinya juga membantah jika ada rumor bahwa laporan tersebut telah dicabut.

“Sampai detik ini laporan tersebut tetap berlanjut dan kasus ini sudah tahap penyelidikan oleh pihak kepolisian sesuai dengan yang kami laporkan. Kami sebagai kuasa hukum tinggal menyerahkan alat-alat bukti yang diminta oleh Polres Bondowoso,” terangnya.

Terkait hak imunitas yang melekat pada salah satu anggota dewan, Husnus Sidqi menilai, hak tersebut ada batasan-batasannya. Bahkan, dirinya menilai apa yang dilakukan oleh salah satu anggota dewan dari Partai Golkar tersebut merupakan sebuah tindak pidana.

“Masalahnya kan begini, sesuatu yang tidak ada, tapi diada-adakan. Semisal statement Yondrik yang secara tegas menyatakan bahwa Sekda plintat-plintut, nggak bener, Sekda rasa bupati, melebihi kewenangannya bupati, kemudian dipublikasikan ke Media. Ini kami duga melanggar UU ITE,” tambahnya.

Bahkan, dirinya menjelaskan jika apa yang disampaikan oleh Yondrik tersebut, termasuk dalam penyebaran berita bohong atau hoax. Selain itu, menurut Husnus, juga ada aroma fitnah. Sehingga, dirinya menilai hak imunitas yang melekat pada anggota DPRD tidak menpan dan tidak berlaku lagi.

“Hak imunitas ada batasnya. Dalam Undang-undang No 22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan lembaga MPR, DPR, DPD dan DPRD, selain mengatur soal hak imunitas, dalam pasal 28 I diatur bahwa kewajiban anggota DPR menaati kode etik dan peraturan tata tertib DPR. Sedang pada pasal 28 J disebutkan DPR harus menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga terkait,” jelasnya.

Tak Gunakan Hak Jawab, Sekda Laporkan Oknum Media ke Polisi

TAK hanya melaporkan anggota DPRD saja, nampaknya Sekda tidak mau menggunakan hak jawabnya, atas pemberitaan yang dinilai merugikan dan mendiskreditkan posisinya sebagai orang nomor satu di lingkup Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Bondowoso.

Tak tanggung-tanggung Sekda melaporkan pemberitaan yang telah diterbitkan oleh Ijen Post, indonesiapos.co.id dan terbitannews.com. Husnus Sidqi melalui sambungan teleponnya menegaskan jika pemberitaan di 3 media tersebut diduga berita bohong.

“Yang kita laporkan adalah Pimred. Karena Pimred yang bertanggung jawab. Nanti, Polisi akan mengembangkan, siapa dan apakah pemberitaan itu sudah mendapatkan ijin dari Pimred. Atau, wartawannya saja yang menulis tanpa ada seleksi pemberitaannya. Ini perlu dimintai keterangan, karena pelapor sampai saat ini belum dipanggil,” tukasnya.

Dikonfirmasi masalah hak jawab yang sejatinya bisa menyelesaikan sengketa dalam pemberitaan, Husnus Sidqi menilai jika selama ini kliennya, Sekda Syaifullah tidak pernah dimintai keterangan sebagai narasumber untuk menyeimbangkan sebuah pemberitaan.

“Bagaimana mau menjawab, Sekda tidak pernah dimintai konfirmasi oleh media tersebut,” singkatnya.

Golkar Siap Berikan Perlindungan Hukum Bagi Kadernya

SEKDA Syaifullah melalui kuasa hukumnya melaporkan Yondrik, salah satu anggota DPRD Bondowoso dari partai Golkar kepada kepolisian, atas statementnya di media online terkait ‘surat edaran mutasi gagal’ beberapa waktu lalu.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Fraksi Golongan Karya (Golkar), Kukuh Rahardjo sangat menyayangkan atas tindakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso itu. Karena menurutnya, apa yang dilakukan oleh anggotanya sudah sesuai dengan tugasnya.

Ketua Fraksi Golongan Karya (Golkar), Kukuh Rahardjo

“Saya sangat menyesalkan sampai ada laporan ke kepolisian terkait hal itu. Karena dalam menjalankan tugasnya, anggota DPRD itu dilindungi undang-undang dan juga tata tertib,” ungkapnya, Kamis (12/03/2020)

Bahkan, dirinya tak segan-segan membela anggota fraksinya yang dipermasalahkan secara hukum itu saat menjalankan tugasnya. 

“Selama masih di dalam koridor menjalankan tugasnya sebagai anggota DPRD, saya wajib membela,” tegas politisi Golkar yang akrab disapa Kukuh ini.

Dukungan penuh juga dilontarkan oleh Sekretaris DPD Partai Golkar Bondowoso, Ady Kriesna menyatakan agar penasehat hukum yang ditunjuk oleh Pemkab Bondowoso mempelajari terlebih dahulu pokok-pokok perkara.

Bahkan, dirinya meminta kuasa hukum Pemkab Bondowoso mempelajari teori-teori jurnalistik serta peraturan perundangan-undangan, terutama UU nomor 17/2014 dan UU nomor 40/1999 tentang Pers sebelum mengambil langkah hukum.

Sekretaris DPD Partai Golkar Bondowoso, Ady Kriesna

“Tidak elok jika menempuh jalur hukum dalam merespons setiap dinamika politik. Komentar salah satu anggota DPRD yang dilaporkan itu kan mengomentari isi berita dari salah satu media. Sehingga tidak pantas dilaporkan karena tidak masuk dalam pokok tindak pidana,” paparnya.

Dalam hal ini, dikatakan Krisna, DPD Golkar memiliki Bidang Hukum yang 24 jam siap mendampingi kadernya. Selama kasusnya tidak terkait dengan tindak pidana khusus.

“Tapi kami merasa belum perlu rapat dengan bidang hukum partai. Saya harap saudara Sekda atau kuasa hukumnya mencabut laporannya,” tandasnya.

Seperti diketahui, laporan terkait dugaan pemberitaan bohong oleh dua kuasa hukum Sekda, Husnus Sidqi dan Haryanto dibenarkan oleh Kapolres Bondowoso, AKBP Erick Frendriz. “Ya benar kami menerima laporan dari kuasa hukum Sekda,” pungkasnya. (dis/rzq)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here