Libatkan KPKNL, BPKAD Bondowoso Gelar Bimtek Penilaian BMD

208
Suasana Bimtek di Hotel Ijen View Bondowoso

BONDOWOSO – Untuk pertama kalinya, Pemerintah Kabupaten Bondowoso melalui Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) setempat, menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) implementasi peraturan perundang-undangan Barang Milik Daerah (BMD) di Hotel Ijen View, Senin (18/11/2019).

Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (PKPNL) Jember, untuk memberikan pemahaman terhadap substansi tata cara untuk mentaksir harga bongkaran, peralatan mesin dan pemanfaatan sewa BMD.

Acara tersebut dibuka langsung oleh Kepala BPKAD Bondowoso, Wiratmo Mulyanto, didampingi Kepala Bidang Manajemen Aset, Rifky Hariady dan dihadiri oleh panitia penghapusan BMD Kabupaten Bondowoso dan perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Wiratmo Mulyanto menyampaikan, Bimtek kali ini merupakan pertama kalinya digelar oleh BPKAD, agar panitia penghapusan Kabupaten Bondowoso bisa melakukan taksiran dan penilaian terhadap BMD yang akan dilelang.

Kepala BPKAD Bondowoso, Wiratmo Mulyanto, (dua dari kiri) didampingi Kepala Bidang Manajemen Aset, Rifky Hariady dan narasumber dari KPKNL Jember

“Kita mengundang KPKNL untuk pertama kalinya, untuk memberikan pemahaman kepada panitia penghapusan BMD kabupaten, agar bisa mentaksir BMD yang akan dilakukan pemanfaatan dan pemindahtanganan,” katanya.

Lebih lanjut, Kepala BPKAD Bondowoso menambahkan, Bimtek kali ini dilaksanakan berdasarkan Permendagri 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan BMD, Perda No 4 tahun 2018 tentang pengelolaan BMD dan DPA pada BPKAD tahun anggaran 2019.

“Untuk pertama kalinya kami menghadirkan narasumber tim penilai dari KPKNL Jember, dengan harapan panitia penghapusan BMD Kabupaten Bondowoso bisa tertib administrasi penatausahaan BMD, khususnya untuk memperoleh nilai wajar atas BMD tersebut,” tambahnya.

Saat ini, KPKNL memberikan pemahaman tentang bagaimana melakukan taksiran terhadap bongkaran bangunan aset milik daerah. Agar, ke depan panitia penghapusan BMD bisa memberikan taksiran tanpa melibatkan KPKNL lagi.

“Penilaian bangunan yang akan dibongkar untuk menentukan harga pasar material-material bangunan yang masih dapat digunakan atau dijual sebagai sisa dari pembongkaran suatu bangunan, sehingga mempunyai nilai jual yang sesuai,” tukasnya.

Dalam kesempatan tersebut, KPKNL sebagai instansi vertikal Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara menjelaskan beberapa kriteria material yang dinilai. Semisal, material bongkaran bangunan yang masih diperjualbelikan di wilayah tempat bangunan berada dan material bangunan yang tidak diperjual-belikan tidak dilakukan penilaian.

Adapun prosedurnya adalan mengidentifikasikan material bangunan yang masih dapat digunakan dan dijual kembali dan satuannya. Menentukan kuantitas material bangunan yang masih dapat digunakan dan dijual kembali,kemudian melakukan survei pasar terhadap material dan menetapkan data pembanding, melakukan penyesuaian terhadap data pembanding, mengambil kesimpulan harga pasar setiap material bangunan dan jumlah totalnya dan mengurangkan biaya bongkar dan biaya buang material sisa. (rizqi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here