BONDOWOSO – Anggaran untuk pembuatan database di Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Kabupaten Bondowoso sangat minim.
“Dengan anggaran hanya Rp 50 Juta. sangat tidak memungkinkan untuk membuat database se-Kabupaten Bondowoso dengan 23 Kecamatan dan 219 Desa/Kelurahan. Itu sangat kecil sekali,” ujar Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bondowoso, Fathorrosi, Kamis (30/8/2018), usai melakukan kegiatan rutin Kunjungan Kerja (Kunker) ke Dinas Perkim.
Untuk itu, dikatakan politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, perlu adanya perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut Fathorrosi, untuk membuat perencanaan dan anggaran, tergantung penuh dengan penyajian data.
“Maka dari itu, dalam APBD ditahun 2019 nanti, diharapkan dapat dianggarkan lebih lagi. Agar supaya database bisa menjadi titik tumpu atau sebagai dasar pengalokasian anggaran demi anggaran untuk melaksanakan pelayanan dasar khususnya Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan segala macamnya, bisa lebih ditingkatkan lagi,” paparnya.
