Monitoring Proyek Dinas Perkim, Ini Temuan Komisi III DPRD Bondowoso

494
Ketua Komisi III DPRD Bondowoso bersama anggotanya saat meninjau bangunan MCK di Desa Jumpong

BONDOWOSO – Sebgai bentuk perhitungan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan anggaran tahun 2019, Komisi III DPRD Bondowoso melakukan kunjungan kerja dan memonitoring kegiatan APBD awal dan perubahan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Selasa (11/2/2020).

Sebelumnya, rombongan komisi III juga meninjau pembangunan pavingisasi jalan lingkungan di Kelurahan Nangkaan. Kemudian dilanjutkan meninjau pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH) di Desa Tangsil Wetan dan bangunan MCK, di Desa Jumpong Kecamatan Wonosari.

Hasilnya, program RTLH yang berupa bantuan stimulan Rp15 juta untuk bahan material dan Rp2,5 juta untuk biaya tukang, Komisi III menemukan beberapa item kayu yang dianggap tidak sesuai dengan spesifikasi, sehingga tidak akan bertahan lama.

“Kami menemukan kayu kolpoh yang digunakan untuk kusen pintu, jendela, daun pintu dan daun jendela yang tidak masuk spesifikasi. Kalau kayu untuk rangka atapnya menggunakan kayu kelapa yang muda, sehingga saat ini sudah mengkerut,” kata Ketua Komisi III, H Sutriyono usai monitoring.

Oleh karena itu, Ketua Komisi III menyarankan agar Dinas Perkim tidak hanya memikirkan bagaimnana program RTLH tersebut asal sampai kepada sasaran saja. Akan tetapi, Dinas Perkim harus melakukan sosialisasi untuk menumbuhkan kesadaran penerima RTLH untuk berpartisipasi.

“Jangan asal tepat sasaran saja, tetapi harus bisa menumbuhkan kesadaran penerima untuk berpartisipasi. Selain itu, dana tersebut, kan tidak langsung diterima oleh penerima, dan di overbooking kepada supplier. Jadi supplier bisa menawarkan diri untuk mengerjakan, tetapi harus yang baik dan sesuai spesifikasi,” harapnya.  

Sementara, untuk MCK yang rata-rata dianggarkan sekitar Rp60 jutaan, menurut Komisi III, anggaran tersebut terlalu besar dan bangunannya terlalu mewah. Karena, kontruksi bangunan MCK yang ada di Desa Tumpeng menggunakan atap cor.

“Untuk anggaran Rp60 juta dengan bangunan seperti ini, kan terlalu besar. Atapnya pun tidak perlu beton, karena kalau dikerjakan tidak sesuai dengan kualitas, kemudian bergelombang air akan menggenang, berlumut dan akan bocor. Setelah itu, tentu perawatannya akan memakan biasaya yang besar,” tukasnya.

Lebih lanjut H Sutriyono menjelaskan juga hasil monitoring Komisi III terkait pekerjaan jalan lingkungan di Kelurahan Nangkaan dan Desa Sukowiryo. Hasilnya, kami menemukan kualitas paving yang tidak sama dan ada pekerjaan paving yang pasangannya tidak saling mengunci.

“Pekerjaan di Kelurahan Nangkaan kami temukan paving yang campur-campur dan kualitasnya berbeda, sehingga mudah rusak. Sedangkan, Dinas Perkim beralasan, karena waktu pekerjaan yang mepet, akhirnya pihak rekanan membeli paving dari berbagai tempat, ambil sana dan ambil sini, sehingga kualitasnya tidak sama,” pungkasnya. (rizqi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here