Mutasi Pejabat Eselon III dan IV Bermasalah, Ini Kata Ketua DPRD Bondowoso

80
Ketua DPRD Bondowoso Ahmad Dhafir saat dikonfirmasi

BONDOWOSO – Mutasi Pejabat Eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso yang digelar Sabtu (21/9/2019) lalu, masih menyisakan permalasahan. Pasalnya, terdapat dua jabatan yang diisi oleh dua orang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Selain permasalahan itu, ada pengakuan mengejutkan dari Inspektorat Kabupaten Bondowoso sebagai Tim Penilai Kinerja (TPK) yang memegang data rekam jejak para ASN, tidak pernah dilibatkan dalam proses mutasi 192 Pejabat Eselon III dan IV itu.

“Jadi, saya tidak tahu menahu terkait mutasi itu. Saya juga tidak tahu siapa saja ASN yang dipromosikan itu,” ungkap Kepala Inspektorat, Wahyudi Triatmadji, Sabtu (28/9/2019).

Hal tersebutlah yang memicu Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bondowoso, Ahmad Dhafir, memberikan dukungan kepada Inspektorat setempat untuk mengusut tuntas pelanggaran yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) perihal proses mutasi pejabat eselon III dan IV itu.

“Itu merupakan tanggung jawab Inspektorat untuk mengungkap penyimpangan pelanggaran itu. Diduga, tidak sedikit ASN yang bermasalah justru dipromosikan pada mutasi yang digelar beberapa waktu lalu. Promosi itu tidak berdasar pada like and dislike (suka atau tidak suka),” tegasnya, Senin (30/9/2019).

Berdasar pada rapat pimpinan DPRD, imbuh Dhafir, pihaknya telah menyarankan kepada eksekutif dalanm hal ini Bupati Salwa Arifin agar segera berkirim surat kepada Gubernur Jatim agar dilakukan penundaan terhadap pengesahan SK mutasi pejabat eselon III dan IV itu.

“Kami sebagai Legislatif mendesak Bupati untuk bersurat ke Gubernur agar SK mutasi itu dibatalkan. Proses mutasi ini juga merupakan bagian pelaksanan UU maupun PP yang ketika terjadi penyimpangan harus kita sikapi,” pungkas Ahmad Dhafir. (yudis)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here