Pansus Dugaan Naskah Akademik Abal-abal Terkesan Lambat, Ada Apa ?

622

Bondowoso – Wakil Ketua DPRD Bondowoso, Buchori Mun’im, meminta agar pansus terkait pengusutan dugaan naskah akademik copy paste atau abal-abal tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat (KUKM) segera ditindaklanjuti. “Harus secepatnya ditindaklanjuti, agar ada kesimpulan. Banyak yang mempertanyakan kejelasan pansus naskah akademik KUKM karena diduga menjiplak Gresik lho,” katanya kepada bharataonline.

Politisi asal PPP ini mengatakan telah mendorong tim pansus naskah akademik KUKM untuk segera menyelesaikannya. Selain itu, juga telah menyampaikan kepada Ketua DPRD Bondowoso agar segera memanggil Ketua Pansus.

MED-BANNER-NASKAH-AKADEMIK“Saya sudah meminta kepada Ketua Dewan agar segera memanggil Ketua Pansus, hal ini agar segera digelar banmus untuk dimintai pertanggungjawaban,” kata Haji Buchori, sapaan akrabnya.

Buchori juga mempertanyakan kenapa sampai saat ini, pelaksanaan pansus yang cukup memakan waktu lama itu, belum juga ada hasilnya. “Saya juga mempertanyakan, kenapa awal – awal gencar sampai membentuk pansus untuk mengusut dugaan naskah akademik abal – abal, lantas sampai saat ini kok belum ada kesimpulannya. Padahal pihak eksekutif sudah dipanggil semua,” ujarnya.

“Tolong jangan sampai diambangkan apalagi dibiarkan, jangan menunggu kesibukan teman – teman untuk menggelar rapat pansus. Masyarakat menunggu hasilnya,” ucapnya. Ia meminta agar pansus terus berjalan dan menghasilkan kesimpulan.

Sementara, Supriyanto, Ketua Pansus terkait persoalan naskah akademik KUKM, menjelaskan pihaknya menunggu jadwal anggota dpr yang lain untuk menggelar kelanjutan rapat pansus. “Ini pansus lex specialis, artinya, tidak seperti pansus biasa dan tidak ada tenggang waktunya. Pansus ini ada karena ada temuan,” tegasnya.

“Tetapi secepatnya akan kita gelar Pansus,” janji Supriyanto politisi Gerindra ini. Meski begitu, pihaknya belum bisa mempublikasikan hasil pansus meski telah memanggil pihak eksekutif sebanyak 5 kali rapat.

Sebelumnya, Penyebutan Kabupaten Gresik di dalam naskah akademik rancangan peraturan daerah tentang ketertiban umun dan ketentraman masyarakat (KUKM) menjadi polemik berkepanjangan. Hasilnya, DPRD Bondowoso membatalkan pengesahan raperda KUKM menjadi peraturan daerah.

Beberapa fraksi yang tergabung dalam sekretariat gabungan (Setgab), menyayangkan adanya pernyataan terjadinya salah ketik dari Pemkab karena disampaikan setelah penetapan raperda dilaksanakan. Sehingga banyak memunculkan asumsi-asumsi dari masyarakat.

Dalam naskah akademik yang tertuang dalam raperda ketertiban umum dan ketentraman masyarakat tertera kata-kata Kabupaten Gresik. Tetapi bukan itu saja, terlebih terdapat kalimat yang menyatakan bahwa naskah akademik merupakan hasil kerjasama DPRD Bondowoso dengan pihak ketiga.

Untuk itu, sejumlah fraksi yang tergabung dalam setgab mengajukan usulan diadakannya pansus terkait naskah akademik kepada pimpinan dewan agar masyarakat tau dan tercerahkan. Dan Pansus naskah akademik pun dibentuk untuk memblejeti beberapa kejanggalan karena pembuatannya menggunakan uang rakyat. (pringgo)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here