Peduli Dampak Covid-19, Pemkab Bondowoso Berikan Diskon PBB-P2

58
Bupati Bondowoso, Salwa Arifin, saat menggelar Sosialisasi Pemberian Pengurangan PBB-P2 tahun 2020, di Pendopo

BONDOWOSO – Sesuai Kebijakan Bupati Bondowoso, Badan Pendapatan Daerah (BPD) memberikan pengurangan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Kebijakan Bupati Bondowoso ini dalam rangka kepedulian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) terhadap dampak pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) bagi warga Kabupaten yang dikenal sebagai daerah penghasil kopi ini.

“Rp12 ribu sampai dengan pembayaran Rp2 juta diberikan pengurangan pembayaran hingga 50 persen. Sedangkan untuk PBB-P2 sebesar Rp 2.000.001 keatas, diberikan pengurangan pembayaran 10 persen,” ungkap Bupati Bondowoso, Salwa Arifin, saat menggelar Sosialisasi Pemberian Pengurangan PBB-P2 tahun 2020, di Pendopo, Rabu (1/7/2020).

Dijelaskan Bupati kelahiran Bondowoso ini, kebijakan pemberian pengurangan pembayaran PBB-P2 tersebut dalam rangka agar masyarakat untuk tetap taat dalam membayar pajak.

“Tentunya untuk kelancaran pembangunan di Kabupaten Bondowoso,” tegas KH Salwa.

Bahkan, dikatakan lagi oleh Bupati yang diusung oleh Partai berlambang Ka’bah dalam kontestasi politik tahun 2018 lalu ini, masyarakat yang sudah melakukan pembayaran PBB-P2 tahun 2020 sebelum diresmikannya kebijakan pengurangan pajak tersebut, kelebihan akan diakumulasikan untuk tahun berikutnya.

“Kelebihan pembayarannya akan diperhitungkan sebagai pembayaran pajak terhutang ditahun berikutnya,” tukas KH Salwa Arifin.

Sementara, menurut Wabup, masalah pengurangan pajak tersebut bukan hanya di Kabupaten Bondowoso saja, akan tetapi seluruh daerah di Indonesia menerapkan hal tersebut.

Wakil Bupati Irwan Bachtiar saat dikonfirmasi usai sosialisasi PBB-P2 di Pendopo

“Ini sudah sesuai instruksi Presiden, supaya ada relaksasi pajak disemua sektor pajak, dan daerah menangkap hal itu, karena pandemi ini bukan di pusat saja, akan tetapi di daerah juga terdampak,” ungkap Wabup Irwan kepada Media.

Dari pengurangan pajak yang telah disosialisasikan, ada beberapa kriteria wajib pajak yang angka pengurangannya berbeda-beda sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati oleh pemerintah.

“Tadi telah disampaikan, yang masuk buku 1, 2 dan tiga banyak sampai 50 persen, yang buku 4 sampai buku 5 itu hanya 10 persen dari baku dan itu telah sesuai dengan apa yang telah dirapatkan oleh Bapenda dengan tim,” jelasnya.

Lebih jauh, Wabup Irwan menyampaikan saat ini laporan yang telah diterima oleh pihak Bapenda pajak dari desa berkisar kurang lebih 14 persen dan masa jatuh tempo hingga Agustus tahun ini.

Dengan adanya relaksasi pengurangan pajak tersebut, diharapkan kepada pemerintahan desa semaksimal mungkin untuk segera memberikan laporan tuntas kepada pihaknya.

“Kita harapkan kepada desa dengan adanya relaksasi ini setoran pajak mencapai 100 persen,” pungkasnya. (yud/dis)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here