Pemkab Bondowoso Dorong ASN segera Serahkan LHKPN

391
Wakil Bupati Irwan Bachtiar

BONDOWOSO – Aparatur Sipil Negara (ASN) mempunyai kewajiban untuk membuat Laporan Harta Kekayaan Penyelanggara Negara (LHKPN) tiap tahun, sebelum tanggal 31 Maret.

Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten Bondowoso terus mengajak semua ASN yang wajib melaporkan harta kekayaannya untuk sesegera mungkin membuat LHKPN, yang nantinya akan diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kami mendorong semua pejabat negara untuk melaporkan LHKPN. Tapi, kalau pejabat tersebut sudah malas jadi pejabat negara, ya nggak usah laporan,” urai Wakil Bupati Irwan Bachtiar, Senin (18/2/2019).

Menurut Wabup Irwan, LHKPN adalah raport bagi Kabupaten Bondowoso dari KPK. Maka dari itu, seluruh pejabat negara diwajibkan untuk melaporkan harta kekayaannya.

“Saya tekankan, LHKPN itu wajib hukumnya. Karena itu raport bagi Kabupaten Bondowoso,” tuturnya.

Lebih lanjut, wabup menegaskan, pejabat yang tidak membuat laporan kekayaan tersebut akan menerima panggilan dari KPK.

Kendati demikian, para pejabat di lingkungan kerja Pemerintah Kabupaten Bondowoso masih belum sepenuhnya selesai membuat laporan.

“Kita baru 40 persen, karena kan masih ada waktu sampai dengan tanggal yang telah ditetapkan yaitu 31 Maret. Kalau kita belum selesai sampai batas waktu yang ditentukan, kita akan disanksi dan dipanggil oleh KPK,” tukasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here