Pemkab Bondowoso Gelar Musrenbang, 1.485 Usulan Akan Digodok

364
Bupati KH Salwa Arifin saat memberikan sambutan dalam Musrenbang RKPD tahun 2020 di Pendopo

BONDOWOSO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso mulai membahas sasaran prioritas pembangunan daerah melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2020, Senin (18/3/2019), di Pendopo Bupati.

Bupati Bondowoso, KH Salwa Arifin yang membuka langsung Musrenbang tersebut mengatakan, bahwa dalam pelaksanaan musyawarah ini juga akan membahas program dan peningkatan beberapa indikator dan target kinerja yang disertai pembiayaan.

“Ini merupakan hasil Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan serta pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Bondowoso,” jelasnya saat memberikan sambutan di hadapan peserta Musrenbang RKPD Kabupaten Bondowoso tahun 2020

Sementara, menurut laporan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bondowoso, Farida mengungkapkan, terdapat 1.485 usulan yang akan digodok dalam pelaksanaan Musrenbang RKPD tahun 2020 ini.

Menurut mantan Kepala BPKAD Kabupaten Bondowoso ini, dari ribuan usulan tersebut terbagi menjadi berbagai bidang. Diantaranya, bidang sosial budaya sebanyak 278 usulan kegiatan dengan jumlah anggaran sekitar Rp 42,8 milliar.

Kemudian bidang ekonomi dan sumber daya alam memiliki 380 usulan dengan nominal anggaran mencapai Rp 30,7 milliar. Sedangkan, untuk bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah terdapat sebanyak 827 usulan, dan dibutuhkan dana sebesar Rp 224,1 milliar.

“Selanjutnya usulan-usulan tersebut akan dibahas bersama dalam Musrenbang, bersama usulan-usulan lainnya yang ditindaklanjuti dengan sumber pembiayaan baik di APBD, maupun mengusulkan pembiayaan pembangunan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Pemerintah Pusat,” paparnya.

Selain itu, dari Bappeda Jawa Timur (Jatim) yang diwakili oleh Kepala Badan Koodinator Wilayah (Bakorwil), Cahyo Widodo mengatakan, Musrenbang menjadi sangat penting untuk dilakukan, dimana semua pemangku kepentingan dapat melakukan penajaman, penyelarasan dan klarifikasi sehingga tercapai kesepahaman terhadap RKPD Kabupaten Bondowoso tahun 2020.

“Program pembangunan daerah, perlu diintegrasikan dengan kegiatan yang mempunyai kewenangan pada program provinsi, supaya dikoordinasikan di dalam forum perencanaan pembangunan provinsi dan nasional,” pungkasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here