Pemkab Bondowoso Revisi Perbup Penegakan Protkes, Ini Penjelasannya

4

BONDOWOSO – Pemerintah Daerah Bondowoso mengeluarkan revisi Revisi Perbup No.107/2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan.

Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Bondowoso, Ahmad memastikan bahwa Bupati telah resmi menandatangani revisi Perbup itu.

“Iya sudah ( ditandatangani). Cuma masih Insya Allah beredarnya hari Senin. Sudah diundangkan per tanggal 28 Juni kemarin. Masih digandakan,” jelasnya saat dikonfirmasi, Jumat (02/07/2021).

Ia menerangkan ada beberapa poin kegiatan masyarakat yang dirubah jika dibandingkan dalam di Perbup sebelumnya. Di antaranya yakni, penutupan tempat pariwisata, walimahan, resepsi pernikahan dan khitanan.

“Termasuk larangan masyarakat menggelar pengajian rutin seperti khifayah, pengajian akbar dan haul/haul akbar. Itu sementara tidak diizinkan. Nggak boleh,” tegasnya.

Tak hanya itu, Perbup tersebut juga mengatur kegiatan tahlilan di hari 1-7, hari ke 40, hari ke-100 hingga hari ke 1000. Ahmad menuturkan bahwa tahlilan tetap diizinkan dengan syarat hanya berkapasitas maksimal 20 orang.

“Namun jika yang meninggal karena disebabkan virus Corona, tahlilan hanya dibatasi maksimal 10 orang, itupun dari satu rumah saja, tidak boleh dari orang luar. Nggak boleh dengan yang lain,” lanjut Ahmad.

Perbup tersebut akan diberlakukan dan akan ditinjau kembali jika Bondowoso mengalami perubahan warna zonasi.

“Cukup dengan Surat Edaran nanti akan kita informasikan mana-mana yang boleh (dilakukan),” bebernya.

Rencananya, Perbup yang telah direvisi tersebut akan disebar ke masing-masing kecamatan hingga desa. Jika terdapat masyarakat yang masih melanggar peraturan tersebut, maka akan dikenai sanksi tegas.

“Ya sementara kalau di Perbup kita itu ada beberapa sanksi. Ada sanksi moral, kerja sosial, termasuk juga sanksi denda,” katanya.

Adapun mengenai rencana pemberlakuan PPKM Darurat di Bondowoso, Ahmad mengaku masih belum mengetahui surat resminya. Namun, dia menilai beberapa poin PPKM Darurat juga sesuai dengan Perbup 107/2020.

“Ya kita lihat nanti surat resminya Bondowoso apakah masuk bagian itu (menerapkan PPKM Darurat),” urainya.

Sekadar informasi, sesuai hasil evaluasi penyebaran dan penularan Covid-19 di Kabupaten Bondowoso, diperoleh data bahwa penyebaran dan penularan Covid-19 cenderung meningkat signifikan.

Bahkan, pemerintah pusat telah menetapkan Kabupaten Bondowoso sebagai zona merah atau daerah dengan resiko tinggi kasus Covid-19 sejak Selasa, 29 Juni lalu.

Terjadi klaster-klaster baru yang diakibatkan oleh aktivitas masyarakat yang menimbulkan kerumunan massa dan kurang disiplinnya terhadap pelaksanaan protokol kesehatan.

Hingga Jumat, 2 Juli 2021 Dinas Kesehatan setempat merilis total konfirmasi Covid-19 mencapai 2.959 kasus. Dari angka tersebut sebanyak 2.517 pasien dinyatakan sembuh, 223 pasien dalam perawatan dan 219 orang meninggal dunia. (tim/rzq)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here