Penatausahaan Aset di Bondowoso Harus Informatif

138
Kepala Bidang Manajemen Aset, Rifky Hariady (dua dari kiri) saat menjadi narasumber dalam sosialisasi inventarisasi gedung dan bangunan di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bondowoso

BONDOWOSO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) terus berupaya menginventarisir Barang Milik Daerah(BMD), yang pendanaannya dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Sebelumnya, BPKAD telah memberikan pemahaman kepada 58 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), melalui sosialisasi inventarisasi KIB C (Kartu inventaris barang).

Sosialisasi tersebut memiliki konsep dan merupakan tindak lanjut dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dimana hasil penelusuran KIB C, masih menujukkan bahwa informasi yang terkait dengan gedung dan bangunan masih belum lengkap.

Menurut Kepala BPKAD Bondowoso, Wiratmo Mulyanto melalui Kepala Bidang Manajemen Aset, Rifky Hariady mengatakan, melalui inventarisasi KIB C, semua OPD diharapkan lebih informatif dalam memberikan identitas aset daerah.

“Untuk tahap awal, OPD harus melakukan pengecekan dan penyesuaian antara KIB yang ada di SIMDA dengan keberagaan BMD beserta dokumennya. Kemudian melakukan pengukuran serta membuat layout bangunan sesuai keberdaan BMD dan membuat berita acara inventarisasi,” katanya, saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Kamis (3/9/2020).

Selanjutnya, untuk pelaksanaan inventarisasi, tim teknis akan melakukan verifikasi pada hasil inventarisasi yang dilakukan oleh OPD. Kemudian hasilnya akan disepakati bersama dan dituangkan dalam bentuk dokumen berita acara hasil pelaksanaan inventarisasi.

“Penatausahaan aset di setiap OPD harus tertib dan informatif. Artinya, Pemkab Bondowoso ingin memperoleh data BMD yang benar, akuntabel dan update serta bisa dipertanggungjawabkan,” imbuh Rifky.

Sebagai tindak lanjut sosialisasi inventarisasi KIB C, lanjut Rifky, saat ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Bondowoso, meminta BPKAD untuk kembali menjelaskan tahapan dan regulasi penatausahaan aset daerah.

“Dikbud yang notabene memiliki banyak aset, meminta bantuan kami untuk kembali memberikan pemahaman kepada operator SD dan SMP di seluruh Kabupaten Bondowoso,” terangnya, usai menjadi narasumber sosialisasi inventarisasi gedung dan bangunan di aula Dikbud.

Lebih jelas, Rifky menerangkan, fokus utama dari kegiatan bertajuk ‘Sosialisasi Inventarisasi Gedung dan Bangunan’ di Dinas Dikbud adalah identifikasi dan updating data. Hal ini menjadi fokus BPKAD, Dinas Dikbud menjadi OPD yang memiliki aset gedung dan bangunan terbanyak.

“Kita berikan pemahaman untuk menkomparasikan data gedung dan bangunan yang tercatat pada KIB C SIMDA BMD hasil audit tahun 2019, harus sesuai dengan kondisi yang sebenar-benarnya. Dengan melampirkan dokumen pendukung yang ada, untuk memperoleh data yang sebenar-benarnya,” jelasnya.

Khusus untuk Dinas Dikbud, Rifky berharap semua operator SD dan SMP bisa menyajikan informasi yang akurat, terkati keberadaan aset berupa gedung dan bagunan, agar tidak salah mengidentifikasi.

“Kami inginkan identifikasi dan informasi yang sebenar-benarnya, terkait kondisi bangunan, alamat, luasan dan sepesifikasinya, serta pemanfaatannya untuk apa,” pungkasnya.

Seperti diketahui, jumlah yang sebenar-benarnya berdasarkan data audited 2019 tercatat ada 3.349 unit gedung dan bangunan. Jumlah gedung dan bangunan di Kabupaten Bondowoso dengan keterangan alamat sama sebanyak 379 unit, sedangkan dengan keterangan alamat berbeda sebanyak 2.971 unit. (rzq/ich)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here