Pendataan Calon Penerima BLT-DD, Begini Juknisnya

164
Ilustrasi

BONDOWOSO – Warga miskin terdampak pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) bakal mendapat Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa (BLT-DD). 

Namun demikian, hanya warga miskin yang belum pernah menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial (Bansos) tunai serta Program Kartu Prakerja, yang dapat menerima BLT-DD itu.

Sesuai surat petunjuk teknis (juknis) pendataan calon penerima BLT-DD dari Direktorat Jenderal (Dirjen) Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kementrian Desa (Kemendes), Keluarga miskin harus masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Namun, jika ada keluarga miskin yang tidak masuk dalam DTKS, sesuai surat dari Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Desa tersebut, bisa langsung ditambahkan untuk pemutakhiran DTKS.

“Yang kehilangan pekerjaan, terdapat keluarga yang sakit menahun/kronis, keluarga yang non-BPNT dan non-PKH. Dan yang pasti, keluarga calon penerima BLT-DD ini harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK),” jelas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bondowoso, Abdurrahman, melalui pesan Whatsappnya, Selasa (21/4/2020).

Sementara, dijelaskan Abdurrahman, untuk pendata yang bertugas mendata keluarga calon penerima BLT-DD tersebut adalah relawan desa yang mendapat surat tugas dari Kepala Desa (Kades).

“Pendataan yang dilakukan harus berbasis Rukun Tetangga (RT). Jumlah pendata minimal tiga orang dan/atau berjumlah ganjil,” paparnya.

Belum selesai sampai disitu, dikatakan Abdurrahman, dokumen hasil pendataan tersebut masih harus dibahas untuk dilakukan validasi, finalisasi dan penetapan data keluarga calon penerima BLT-DD yang dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani Kades bersama perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

“Dokumen yang sudah ditandatangani tersebut harus disampaikan kepada Bupati atau Kepala Daerah untuk mendapatkan pengesahan. Pengesahan itu dapat didelegasikan kepada Camat. Yang terakhir, Kades wajib melaporkan rekap data penyaluran BLT-DD kepada Pemerintah Kabupaten/Kota,” pungkasnya. (yudis)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here