Pengajuan Hak Interpelasi DPRD kepada Bupati Salwa Kian Hangat

47
Pelantikan 192 pejabat di pendopo bupati

BONDOWOSO – Kekacauan di tatanan birokrasi di lingkup Pemerintah Kabupaten Bondowoso, pasca mutasi jabatan 192 Aparatur Sipil Negara (ASN), membuat beberapa fraksi di DPRD mewacanakan akan menggunakan hak interpelasi kepada Bupati Bondowoso.

Jika sebelumnya, Ketua Fraksi Golkar, Kukuh Rahardjo dan anggota F-PKB, Sutriono yang setuju menggunakan hak interpelasi, kali ini Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) juga ingin mengakhiri kegaduhan dengan menggunakan hak interpelasinya kepada Bupati KH Salwa Arifin.

Bambang Suwito, Ketua Fraksi PDI-P di DPRD Bondowoso menginginkan kegaduhan yang selama ini terjadi dan mengusik kinerja seluruh ASN di birokrasi, segera diakhiri. Oleh karenanya, dirinya secara kelembagaan meminta agar Bupati KH Salwa Arifin segera menjelaskan duduk permasalahannya.

“Kami akan menggunakan hak interpelasi kepada Bupati Bondowoso. Artinya, ini adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Bupati, baik secara lisan maupun tertulis, mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara,” katanya, Kamis (3/10/2019).

Bambang Suwito, Ketua Fraksi PDIP

Menurutnya, hak interpelasi adalah hal biasa yang bisa digunakan oleh DPRD kepada eksekutif untuk mengetahui duduk permasalahan yang perlu diselesaikan. “Hak interplasi hal biasa, nantinya diharapkan Bupati bisa menjawab, menjelaskan permasalahan atas kegaduhan pasca mutasi jabatan,” ujarnya.

Sebelumnya, ia juga menerangkan pihaknya setuju manakala anggota dewan akan melakukan haknya untuk meminta klarifikasi. Pasalnya, sejak sebelum pelantikan Sekda muncul beberapa kegaduhan.

“F-PDIP sangat setuju untuk melakukan interpelasi kepada Bupati, karena DPRD punya hak untuk memanggil Bupati, sesuai dengan tatib DPRD. Menurut saya lebih cepat lebih bagus,” katanya. (rizqi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here