Pengembangan Desa Budaya Terkendala Minim Anggaran?

Sinung: Pihak Terkait Jangan Hanya Terkesan Menggugurkan Kewajiban

313
Sinung Sudrajad Ketua Fraksi PDI-P yang juga menjadi Ketua Dewan Kesenian Kabupaten Bondowoso

BONDOWOSO – Bidang Kebudayaan di Kabupaten Bondowoso yang saat ini melekat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, menjadi sorotan. Pasalnya, bidang yang sejatinya mengangkat potensi desa budaya di Bondowoso ini, terkesan hanya mengugukan kewajiban.

Bukan hanya di desa budaya saja, baru-baru ini Bondowoso sudah mencanangkan diri sebagai kota megalitikum. Tentu hal itu harus menjadi fokus bidang kebudayaan untuk terus berkreasi dan melakukan terobosan, dan berkoordinasi dengan lintas sektor, agar pembentukan desa budaya dan pencanangan Bondowoso sebagai kota megalitikum tidak terkesan kegiatan seremonial saja.

Sinung Sudrajad, Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menilai, sejak 2 tahun terakhir, bidang kebudayaan terkesan hanya menggugurkan kewajiban untuk menyelesaikan target pembentukan desa budaya saja. Tanpa memberikan sentuhan pembinaan, pendampingan dan peningkatan potensi yang ada di desa budaya.

Semisal, November 2017 silam, dimana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  hanya meresmikan Desa Ramban Kulon sebagai Desa Budaya, dan hanya memberikan bantuan seragam adat serta beberapa alat musik tradisional. Sedangkan di bulan Agustus tahun ini, kembali mengukuhkan desa budaya baru di Prajekan Lor.

“Ironisnya, desa budaya Ramban Kulon, yang komplit memiliki peninggalan sejarah, tradisi, kesenian dan potensi untuk menarik perhatian wisatawan ini, terkesan diabaikan. Karena, selama tahun 2018, desa budaya tersebut sama sekali tidak ada sentuhan, pendampingan kepada masyarakat, baik berupa kegiatan dan pembinaan,” ujarnya, Selasa (18/12/2018)

Menurut Ketua Dewan Kesenian Kabupaten Bondowoso ini, setiap bidang di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sejatinya harus bisa memanage anggaran seefisien mungkin. Bahkan, permasalahan minimnya anggaran yang menjadi kendala setiap pengembangan program, khususnya di sektor kebudayaan sudah bukan jamannya lagi.

“Justru dengan minimnya anggaran itu, pihak terkait seperti Bidang Kebudayaan harus bisa merencanakan dengan baik. Sehingga kegiatan yang dilaksanakan bukan hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban, tapi wajib ada keberlanjutannya. Anggaran Rp10 juta pun jika benar-benar dikelola/dimanage dengan cermat, mampu kok membuat program keberlanjutan,” tukasnya.

Tradisi ngideri yang melibatkan ribuan masyarakat di Desa Budaya Ramban Kulon

Politis yang tergabung dalam Komsi IV DPRD Bondowoso ini, juga mengkritisi mitra kerjanya di Bidang Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yang tidak bisa memanage anggaran. Bahkan, dalih minimnya anggaran tidak lagi bisa diberlakukan untuk menjadi alasan pencapaian sebuah target program keberlanjutan.

“Anggaran minim itu ada di berbagai tempat, kalau digabung jadinya besar. Bayangkan kalau semua pernyataan sama dengan dalih minimnya anggaran, maka program akan dijalankan seadanya, tidak ada keberlanjutan. Kebiasaan-kebiasaan seperti ini yang wajib ditinggalkan. Sekali lagi, dengan minimnya anggaran, justru dituntut kreasi dan inovasi untuk memaksimalkan hasil dan wajib berkelanjutan,” tegasnya.

Sinung juga menegaskan, untuk mensupport desa budaya yang melibatkan masyarakat, OPD terkait sejatinya adalah fasilitator. Sehingga, keinginan masyarakat bisa singkron dengan target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

“Dalam hal ini perlu ditegaskan kembali bahwasannya OPD adalah fasilitator, pelaksananya adalah masyarakat yang berkompeten sesuai bidang/jenis kegiatannya, tentunya melalui koordinasi intens dengan dinas terkait. Jadi, biarkan masyarakat/kelompok masyarakat yang melaksanakan dengan standart/syarat tertentu. Dinas cukup memfasilitasi,” jelasnya.

Sementara, Endah Listyorini, Kepala Seksi Budaya dan Tradisi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebelumnya, Senin (7/12/2018) mengakui jika tidak adanya pengembangan dan pembinaan di desa budaya terkendala minimnya anggaran yang dikepras karena penyelenggaraan Pilkada 2018 kemarin.

“Kami terkendala anggaran. Sehingga, selama ini hanya menargetkan pembentukan satu desa budaya setiap tahunnya,” terangnya.

Namun, pernyataan tersebut berubah. Bahkan, dirinya berkilah jika Bidang Kebudayaan tidak kekurangan anggaran, akan tetapi hanya menyesuaikan anggaran saja.

“Lha, bukan kekurangan anggaran, kita menyesuaikan dengan anggaran yang ada. Berapapun anggarannya kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi bagus,” ungkapnya saat dikonfirmasi ulang, Selasa (18/12/2018) melalui pesan whatsappnya. (rizqi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here