Perusahaan Terlambat Berikan THR, Ini Sanksi dan Cara Laporkan

298
Totok Haryanto,Kabid HUBIN dan JAMSOSNAKER di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (PM, PTSP dan TK)

BONDOWOSO – Tunjangan Hari Raya (THR), merupakan hak setiap karyawan yang wajib dibayarkan oleh perusahaan.. Biasanya, karyawan atau pekerja mendapatkan haknya tersebut, sebelum hari H perayaan hari raya Idul fitri.

“Sesuai Surat Edaran (SE) Gubernur Jawa Timur (Jatim), THR diberikan kepada karyawan, tujuh hari sebelum (H-7) lebaran Idul Fitri,” ungkap Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (HUBIN dan JAMSOSNAKER) di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (PM, PTSP dan TK), Totok Haryanto, diruangannya, Rabu (15/5/2019).

Untuk itu, pihaknya menghimbau kepada perusahaan-perusahaan swasta yang ada di Kabupaten Bondowoso untuk segera memberikan THR kepada karyawannya, selambat-lambatnya H-7 lebaran Idul Fitri 1440 H.

“Jika ada perusahaan yang terlambat memberikan hak karyawan tersebut, bisa kena sanksi administrasi atau denda sebesar 5 persen dari THR yang akan diberikan. Kecuali, memang sudah ada kesepakatan antara pihak perusahaan dan karyawan,” jelas Totok.

Dikatakan Totok, jika ada karyawan atau pekerja yang belum diberi THR oleh perusahannya sesuai dengan tenggang waktu yang ada didalam SE Gubernur Jatim tersebut, bisa melaporkan kepada pihak Dinas PM, PTSP dan TK Kabupaten Bondowoso.

“Dikantor ada posko pengaduannya. Jika sudah membuat surat pengaduan yang diserahkan kepada kami, nanti Satuan Tugas (Satgas) pemantau THR akan menindaklanjuti kepada perusahaan tersebut,” tegasnya.

Untuk mengadukan pelanggaran tersebut kepada pihaknya, dipaparkan Totok, ada prosedur atau caranya. Salah satunya, dengan menyertakan identitas dari si pengadu.

“Si pengadu harus membuat surat pengaduan resmi disertai identitas lengkap. Itu wajib dilakukan agar, ketika kami menindaklanjuti pengaduan tersebut tidak dianggap mengada-ada atau mecari-cari kesalahan oleh perusahaan,” ucapnya.

Namun demikian, meskipun pengadu menyertakan identitas lengkap, ditegaskan Kabid Hubin dan Jamsosnaker ini, pihaknya akan tetap merahasiakan kepada perusahaan yang melanggar ketentuan SE Gubernur itu.

“Kami akan tetap merahasiakan identitas pengadu,” pungkas Totok.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here