Pilkades Serentak di Bondowoso Masih Simpang Siur ?

198

BONDOWOSO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso, dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) belum menentukan kepastian jadwal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahun 2021.

Bahkan, pesta demokrasi di tingkat desa ini masih simpang siur, sehingga menarik perhatian Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bondowoso, yang akan segera mengundang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), untuk memastikan jadwalnya.

Dikatakan Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bondowoso, Ady Krisna, bulan Desember 2020 lalu Pemkab Bondowoso seharusnya sudah menerbitkan surat terkait pelaksanaan Pilkades serentak ini, namun hingga kini tak kunjung diterbitkan.

“Padahal pada Forum Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan DPMD bulan November 2020 lalu, saya sudah menyinggung hal itu. Selanjutnya, kami akan laporkan hal ini kepada pimpinan, kemudian akan rapat dengan pihak eksekutif dalam hal ini DPMD Kabupaten Bondowoso,” ungkapnya usai menggelar hearing dengan perwakilan Kades yang jabatannya bakal habis pada bulan Juni mendatang di gedung DPRD Kabupaten Bondowoso, Senin (18/1/2021).

Dikatakan Politisi Partai Golkar ini, pihaknya akan mempertanyakan apa yang menjadi penyebab Pemkab Bondowoso belum menetapkan jadwal pelaksanaan Pilkades serentak itu.

“Kami sangat mendukung keputusan Pemkab Bondowoso akan waktu pelaksanaan Pilkades serentak ini. Kapan pun itu, kami dukung. Asalkan keputusannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang penting tidak menimbulkan celah hukum di kemudian hari,” jelas Ady Krisna.

Sementara, perwakilan dari Kades yang jabatannya berakhir pada bulan Juni 2021 mendatang, Mathari meminta kepada Pemkab Bondowoso untuk segera memberikan kepastian pelaksanaan Pilkades serentak dan berharap dilaksanakan sebelum masa jabatannya habis.

Bahkan, karena molornya kepastian pelaksanaan Pilkades serantak tersebut, dikatakannya, suhu politik di bawah semakin panas serta semakin berkepanjangan.

“Yang terpenting tidak menabrak aturan serta regulasi. Maka dari itu, kami berharap agar Komisi IV segera menyampaikan dan mendorong Pemkab Bondowoso untuk menetapkan jadwal Pilkades serentak 2021,” katanya.

Sesuai UU nomor 6/2014 Pasal 32, enam bulan sebelum masa jabatan Kades berakhir, Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) harus menyampaikan secara tertulis kepada Kades yang bersangkutan tersebut.

“Sampai sekarang masih belum ada,” pungkasnya.

Untuk diketahui, ada 171 Desa di Kabupaten Bondowoso yang akan melaksanakan Pilkades serentak di tahun 2021 ini, diantaranya, 151 Kades jabatannya berakhir pada bulan Juni dan 20 Kades yang jabatannya baru berakhir pada bulan Desember 2021 mendatang. (Yudis)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here