Pj Sekda Bondowoso Tegaskan Open Bidding Sudah Sesuai Aturan

4
Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bondowoso, Soekaryo

BONDOWOSO – Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bondowoso, Soekaryo menegaskan proses seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) terbuka atau Open Bidding di 14 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) sudah sesuai aturan yang berlaku dan merupakan hasil konsultasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Menurutnya, sebelum dilaksanakan Open Bidding tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso membentuk tim Panitia Seleksi (Pansel) terlebih dahulu dan telah mendapat persetujuan dari KASN.

Tim Pansel tersebut terdiri dari dua tim, yakni, dua orang berasal dari internal lingkungan Pemkab Bondowoso sendiri, sedangkan tiga orang lainnya dari luar lingkungan pemerintah daerah.

“Tujuannya agar tercipta independensi dalam penjaringan peserta Open Bidding di 14 OPD itu,” tegas Soekaryo, Senin (26/7/2021), di ruang kerjanya.

Proses penjaringan peserta open bidding itu sendiri, dikatakan Soekaryo, telah berdasar pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 11 tahun 2017. Dalam PP tersebut dijelaskan bahwa persyaratan mutlaknya adalah minimal memiliki Ijazah D4 atau S1 dan memiliki sertifikat Diklat Kepemimpinan (Diklatpim) jabatan struktural.

Berdalih jumlah pelamar seleksi terbuka JPT Pratama diprediksi hanya sedikit, Pj Sekda Soekaryo menyatakan, bahwa satu calon pelamar boleh melamar hingga tiga OPD sekaligus. Menurutnya, tidak ada aturan yang melarang hal tersebut.

“Tidak ada aturan pembatasan, satu calon peserta bisa melamar di tiga OPD. Tidak ada larangan, satu peserta mau ikut seleksi terbuka dimana saja. Asalkan, persyaratannya sesuai,” terangnya.

Bahkan, ia menanggapi terkait ijazah peserta open bidding yang dianggap tak sesuai dengan OPD yang dilamar. Soekaryo mengatakan, tim pansel terbuka JPT Pratama merunut kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara Reformasi Birokrasi (PermenPAN RB) nomor 409 tahun 2019 tentang standar kompetensi JPT di lingkungan istansi daerah.

Dijelaskannya, dalam peraturan tersebut tidak ada aturan yang mengatur tentang klasifikasi terkait ijazah yang harus disesuaikan dengan jabatan di OPD yang dilamar.

“Itu ada penilaian tersendiri tergantung ijazah dengan jabatan yang  dilamar. Linier atau tidak, disana ada poinnya. Contohnya begini, yang dilamar jabatannya teknik tetapi ijazahnya bukan teknik. Itu artinya tidak linier, jadi nilainya nol. Jadi, kenapa ijazah yang tak sesuai dengan jabatan yang dilamar, tidak ditolak diawal. Itu karena tidak ada aturan yang bisa menolak persyaratan yang diajukan. Itu kenapa kami katakan proses open bidding ini sudah sesuai dengan aturan,” pungkasnya. (yudis)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here