Plt BKD Bondowoso: Interpelasi Itu Wajar dan People Power Itu Ngeri

375
Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Bondowoso, Achmat Prajitno

BONDOWOSO – Hak interpelasi yang dilayangkan oleh DPRD Bondowoso, masih dianggap tabu oleh sebagian besar masyarakat. Bahkan, hak anggota dewan ini dianggap salah satu upaya untuk melengserkan Bupati KH Salwa Arifin.

Padahal, sejatinya hak interpelasi adalah sesuatu yang wajar dan tidak perlu disikapi dengan manuver-manuver berdalih people power, atau gerakan massa untuk menyelematkan bupati.

Hal tersebut dikatakan oleh Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Bondowoso, Achmat Prajitno. Dirinya menegaskan kembali agar masyarakat memahami bahwa hak interpelasi sah-sah saja dilakukan.

“Interpelasi itu bagi kita semua (masyarakat) biasa saja. Karena itu sudah diatur oleh undang-undang. Itu kan bentuk kontrol agar eksekutif bisa bekerja dengan keras dan bagus,” ujar pria yang juga menjabat sebagai Kepala Bakesbangpol ini, Selasa (5/11/2019) di sela-sela mengikukti konsultasi R-APBD 2020 di aula Hotel Ijen View.

Terkait munculnya wacana aksi people power sebagai bentuk perlawanan atas hak interpelasi dan membela bupati, pria yang akrab dipanggil Prayit justru mengatakan jika hal itu tidak perlu dilakukan.

“Soal ada people power atau tidak, itu suatu bentuk ungkapan dan sah-sah saja. Tetapi yang kita tahu, people power itu ngeri, jadi ngapain itu dilakukan. Intinya, kita birokrasi, legislator dan masyarakat bisa bekerja bareng, baik dan benar,” tukasnya.

Seperti diketahui, hak interpelasi DPRD Bondowoso kepada Bupati KH Salwa Arifin telah memenuhi syarat dan akan dibahas dalam rapat paripurna intern pada 7-8 November 2019 mendatang. (rizqi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here