PMK Nomor 205/2019 Terbit, Dana Desa Tahap Pertama Sebesar 40 Persen

191

BONDOWOSO – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bondowoso mensosialisasikan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia nomor 205/PMK.07/2019, tentang pengelolaan Dana Desa (DD).

Dalam sosialisasi PMK ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso mengundang semua Kepala Desa (Kades) dalam rangka mengimplementasikan peraturan yang baru disahkan dan terbit di akhir tahun 2019 tersebut.

Dikatakan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kabupaten Bondowoso, Edi Purwanto, PMK yang baru diterbitkan tersebut dalam rangka mempercepat transfer DD ke kas desa.

“Melalui PMK ini, penyaluran DD tidak perlu lagi menunggu seluruh desa siap dan lengkap persyaratannya, serta ada penyederhanaan persyaratan. Selain itu, pencairan bisa dilakukan setiap minggu tergantung kesiapan dari Desa itu sendiri. Nantinya, DD tak perlu lagi mengendap dalam kas daerah. Dan yang terakhir, harus ada verifikasi persyaratan oleh Pemerintah Daerah (Pemda),” paparnya saat melakukan sosialisasi PMK, di Sabhabina II, Kamis (23/1/2020).

Melalui PMK ini, penyaluran DD tetap dilakukan tiga tahap. Namun, skemanya terbalik, yang awalnya tahap I sebesar 20 persen dan tahap II serta III sebesar 40 persen, menjadi tahap II dan II 40 persen dan tahap ketiga sebesar 20 persen.

“Dengan skema penyaluran DD terbalik ini, diharapkan pembangunan di setiap Desa pada tahap awal pencairan segera bisa dimaksimalkan,” harap Kepala KPPN Bondowoso ini.

Namun demikian, dikatakan Edi Purwanto, penyaluran DD di Kabupaten Bondowoso masih terkendala belum adanya Peraturan Bupati (Perbup) tentang DD.

“Salah satu syarat kami mentransfer DD ke kas Desa itu adalah APBDes. Sedangkan, dasar penyusunannya adalah Perbup,” ungkapnya.

Sementara, Ketua Sentra Komunikasi Aliansi Kepala Desa (SKAK), Sutrisno mengatakan, bahwa dengan terbitnya PMK nomor 205 itu bisa memudahkan Pemerintahan Desa (Pemdes) mendapat kucuran DD tanpa menunggu pihak desa lainnya melengkapi persyaratan.

“Proses pencairannya bisa menjadi lebih simpel dan sederhana. Kita tidak perlu menunggu desa lainnya melengkapi persyaratan pencairan DD dan ADD,” ungkapnya.

Tak hanya itu, dikatakan Sutrisno, dengan skema penyaluran DD yang terbalik tersebut dapat menguntungkan Pemdes. Karena menurutnya, ditahap akhir pencairan DD yang 20 persen tidak akan banyak dana yang di-SILPA-kan.

“Kalau ditahun sebelumnya pencairan DD tahap akhir kan sebesar 40 persen, sedangkan pencairannya dilakukan diakhir tahun. Saya rasa teman-teman kelimpungan untuk penyerapannya, sehingga sisanya terlalu banyak untuk menjadi SILPA,” pungkasnya. (Yudis)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here