Polemik Bosda Madin di Bondowoso, Begini Kata Wabup Irwan

145
Wakil Bupati Irwan Bachtiar

BONDOWOSO– Wakil Bupati (Wabup) Irwan Bachtiar Rahmat menampik jika masa pemerintahannya mewakili Bupati Salwa Arifin yang dianggap telah ingkar janji dengan kampanyenya terkait Bantuan Operasional Sekolah Daerah Madrasah Diniyah (Bosda Madin) di Kabupaten Bondowoso.

Menurutnya, janji politik tentang Bosda Madin telah terpenuhi dari yang awalnya hanya 2 bulan telah dipenuhi menjadi 6 bulan.

Artinya, sejak kepemimpinan Bupati Salwa Arifin dan Wabup Irwan Bachtiar Rahmat hingga saat ini telah diberikan 12 bulan.K

arena terkendala refocusing anggaran dimasa pandemi Covid-19, Bosda Madin di Kabupaten Bondowoso yang sejak dua tahun terakhir untuk 12 bulan terpaksa dipangkas menjadi 3 bulan.

Dijelaskan Wabup Irwan, Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso saat ini besarannya sekitar Rp 841 Miliar. Dari jumlah tersebut, 10 persen wajib dikeluarkan untuk Dana Desa (DD).

“Itu artinya, yang dialokasikan untuk DD sekitar Rp 84 Miliar. Jadi, sisa DAU yang bisa dikelola sekitar Rp 760 Miliar. Itu digunakan untuk belanja pegawai, belum kegiatan yang lainnya. Masih defisit atau masih kurang sekitar Rp 120 Miliar. Itulah postur anggaran kita,” paparnya usai mengevaluasi capaian vaksinasi di Kecamatan Klabang, Selasa (28/9/2021).

Dengan kondisi fiskal yang seperti ini, dikatakannya lagi, tak bisa serta merta melakukan refocusing anggaran kembali terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Karena hal itu sudah beberapa kali dilakukan refocusing pada masa pandemi virus mematikan ini.

‚ÄúTidak mungkin lagi OPD-OPD kita refocusing. Kalau di-refocusing OPD ini tidak bisa berjalan. Malah berhenti nanti pelayanannya, itu pasti berdampak kepada masyarakat,” ungkap Wabup Irwan.

Namun demikian, dirinya berharap agar masyarakat bisa memahami serta cerdas menyikapi kondisi fiskal Kabupaten Bondowoso di tengah pandemi Covid-19 ini.

Dia memastikan, jika kondisi fiskal sudah membaik, Bosda Madin tentu akan dikembalikan menjadi 12 bulan. Karena menurutnya, berkaitan dengan Bosda Madin ini hampir di seluruh kabupaten/kota terpaksa dihapus.

Hanya di Bondowoso saja yang masih memberikan dua bulan. Bahkan, di Pemerintah Provinsi disebutnya juga akan dihapus.

“Kalau seumpama kondisi fiskal kita dibulan November ini bagus, akan kita alokasikan kembali di APBD tahun 2022 mendatang,” pungkas Wabup Irwan. (yudis)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here