PPKM Darurat Diterapkan di Bondowoso, ini Deretan Bantuan Dari Pemerintah

25

BONDOWOSO – Pemerintah kembali mengucurkan beragam Bantuan Sosial (Bansos) untuk meringankan beban ekonomi masyarakat selama penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali.

Setidaknya, ada tujuh program Bansos yang bersumber dari APBN, diantaranya, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai (BST), Kartu Sembako, BLT UMKM, BLT Desa, Kartu Prakerja dan Diskon Tarif Listrik.

Namun demikian, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso turut mengalokasikan anggaran yang berasal dari APBD yang juga bertujuan untuk meringankan beban ekonomi masyarakat. Dari APBD tersebut, Pemkab Bondowoso mengalokasikan anggaran untuk empat program bantuan selama PPKM Darurat ini diterapkan.

Sumber APBN

1. PKH

  • PKH Reguler

Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 28,31 triliun untuk PKH di 2021 dengan target penerima 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sedangkan, di Kabupaten Bondowoso, ada sebanyak 57.000 KPM yang bakal menerima program PKH tersebut.

“Jumlah penerima bisa berubah karena data tersebut merupakan data bergerak. Contohnya, Ibu hamil mendapatkan PKH dibulan ini, tapi dirinya melahirkan dibulan depannya. Maka setelah melahirkan, tidak lagi mendapatkan,” jelas Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Sosial di Dinsos Kabupaten Bondowoso, Zaiful Bahri, Jumat (9/7/2021), diruangannya.

  • PKH Plus

Penerima program bansos ini sebanyak 3468 KPM yang masuk dalam kategori lanjut usia (lansia). “Program bansos PKH Plus ini anggarannya yang bersumber dari APBD Provinsi,” jelas pria yang akrab disapa Zaiful ini.

2. Kartu Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Anggaran yang dipersiapkan oleh Pemerintah untuk Kartu  Sembako tahun 2021 mencapai Rp 42,37 triliun dengan target 18,8 juta KPM. Mekanisme pencairannya dari Kemensos langsung ditransfer ke rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Dijelaskan Zaiful, kuota untuk Kabupaten Bondowoso sebanyak 116 ribu KPM. Namun, yang masuk dalam Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kemensos hanya 85 ribu KPM.

“Per KPM mendapat bantuan senilai Rp 200 ribu dalam bentuk bantuan non tunai,” ungkapnya.

3. Bantuan Sosial Tunai (BST)

Pemerintah telah menganggarkan Rp 6,1 triliun untuk memperpanjang program BST yang akan diberikan kepada 10 juta masyarakat yang tidak mampu dan keluarga miskin yang belum menerima bantuan PKH dan kartu sembako.

“Rencananya BST tahun 2021 ini akan diperpanjang dan bisa diterima oleh KPM untuk bulan Mei dan Juni. Namun untuk data by name by address-nya belum kita terima fmdari Kemensos. Untuk pencairan di bulan Januari hingga April, jumlah penerima BST sebanyak 12.284 KPM. Per KPM menerima Rp 300 ribu dicairkan melalui PT POS,” ungkap Zaiful.

4. BLT UMKM

Dikutip dari Kompas.com, secara keseluruhan sepanjang tahun 2021 Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 15,36 Triliun dan ditargetkan menyasar 12,8 juta UMKM untuk mendapatkan BLT UMKM ini.

“BLT UMKM ini nantinya berupa Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) yang disalurkan melalui Himpunan Bank Negara (Himbara), sebesar Rp 1,2 juta/penerima,” jelas Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Bondowoso, Sigit Purnomo.

5. BLT Desa

Masih dikutip dari Kompas.com, untuk program BLT Desa yang bersumber dari Dana Desa (DD), Pemerintah telah menganggarkan Rp 28,8 triliun pada tahun anggaran 2021 ini.

Dengan anggaran tersebut, keluarga miskin dan tidak mampu akan mendapatkan BLT Desa selama PPKM darurat sebesar Rp 300.000 per KPM setiap bulan.

6. Kartu Prakerja

Untuk program Kartu Prakerja ini, Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 10 triliun bagi 2,8 juta peserta.

Dijelaskan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Teepadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (PMPTSP TK) Kabupaten Bondowoso, Nunung Setianingsih, setiap penerima program Kartu Prakerja akan mendapat paket manfaat senilai Rp 3,550 juta dengan rincian, biaya pelatihan senilai Rp 1 juta yang bisa digunakan untuk membeli aneka pelatihan di platform digital mitra. Selain itu, insentif pasca pelatihan pertama senilai Rp 2,4 juta yang didapatkan selama 4 bulan atau Rp 600 ribu per bulan.

“Peserta juga akan mendapatkan insentif pasca pengisian survei evaluasi Rp 50 ribu per survei untuk tiga kali survei atau mendapatkan Rp 150 ribu. Pihak kami hanya memfasilitasi peserta jika mendapatkan kesulitan saat melakukan pendaftaran online,” paparnya.

7. Diskon Tarif Listrik

Dilansir dari Kompas.com, Target penerima diskon tarif listrik ini adalah 32,6 juta pelanggan PLN dengan daya 450 VA dan 900 VA. Lewat perpanjangan program hingga September 2021 ini, Pemerintah menambah anggaran diskon listrik sebesar Rp 1,91 triliun.

Pelanggan dengan daya 450 VA akan menerima diskon sebesar 50 persen, sedangkan untuk pelanggan 900 VA menerima diskon 25 persen.

Sumber APBD Kabupaten Bondowoso

8. Permakanan Lansia

Dinsos Kabupaten Bondowoso mengalokasikan anggaran sebesar Rp 242 juta untuk 750 paket bagi 150 orang kategori lanjut usia. Program bantuan ini dikhusukan bagi lansia yang tidak tercover pada program PKH Plus.

9. Permakanan Disabilitas

Selama penerapan PPKM Darurat ini, Dinsos Kabupaten Bondowoso mengalokasikan anggaran yang berasal dari APBD sebesar Rp 56 juta untuk 35 orang.

10. Permakanan Orang Terlantar

40 orang terlantar yang saat ini tinggal di rumah singgah milik Dinsos Kabupaten Bondowoso mendapatkan bantuan permakanan yang dialokasikan dari APBD sebesar Rp 64 juta.

11. Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

Diterapkannya PPKM Darurat saat ini, Dinsos Kabupaten Bondowoso juga memberikan bantuan berupa 16 Kambing untuk 4 kelompok. Bantuan sosial ini dialokasikan dari APBD ssbesar Rp 48 juta.

Untuk diketahui, penerapan PPKM Darurat Jawa-Bali akan berlangsung dari tanggal 3 hingga 20 Juli 2021 mendatang.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here