Program Pelayanan Kesehatan Gratis Dihentikan, Ini Solusi Dinkes Bondowoso

583
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bondowoso, Dr Mohammad Imron

BONDOWOSO – Program pelayanan kesehatan yang dijamin oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso dihentikan, terhitung mulai 01 Oktober 2019.

Program pelayanan kesehatan tersebut diantaranya, pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dengan penjaminan KTP dan KK, serta pelayanan kelas 3 di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dengan penjaminan Surat Jaminan Pembiayaan (SJP).

Dijelaskan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bondowoso, Dr Mohammad Imron, program tersebut dihentikan lantaran terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 33 tahun 2019.

Menurutnya, Permendagri tersebut tidak memperbolehkan ada anggaran untuk pelayanan jaminan kesehatan yang strukturnya sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Jadi, untuk membiayai program ini, kita membutuhkan alokasi anggaran sebesar Rp 9 miliar lebih. Sedangkan setiap tahunnya, melalui APBD Kabupaten Bondowoso, hanya dialokasikan sebesar Rp 7 miliar,” jelasnya, Selasa (15/10/2019), di ruang kerjanya.

Karena pada P-APBD pihaknya tidak mendapatkan tambahan alokasi, program pelayanan kesehatan gratis yang telah berjalan sejak pemerintahan sebelumnya ini, harus dihentikan.

“Kita hentikan karena alokasi anggarannya hanya cukup sampai bulan September,” imbuh Dr Imron, sapaan akrabnya.

Namun demikian, pihaknya masih memberikan solusi kepada masyarakat miskin untuk tetap mendapatkan pelayanan kesehatan. Pasalnya, sebanyak 80 ribu masyarakat miskin yang belum memiliki BPJS maupun KIS, diintegrasikan menjadi peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) daerah.

“Kalau nanti masih ada masyarakat miskin yang belum masuk dalam database yang 80 ribu itu, bisa langsung mendaftarkan melalui pemerintahan desa. Mereka sudah paham jalurnya,” pungkas Dr Imron. (yudis)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here