Proses Panjang Pendataan, DPMD Bondowoso: BLT-DD Bisa Cair Bulan Mei

158
Ilustrasi

BONDOWOSO – Pemerintah Republik Indonesia menyiapkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dialokasikan dari Dana Desa (DD) sebesar Rp600 ribu perbulan, untuk warga miskin yang terdampak pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) selama bulan April, Mei dan Juni 2020 mendatang.

Dijelaskan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bondowoso, Abdurrahman, pencairan BLT-DD tersebut mengacu kepada Surat Edaran (SE) Gubernur Jawa Timur (Jatim) tertanggal 20 April 2020.

“Untuk petunjuk dan teknis (juknis) pendataannya kita mengacu kepada surat dari Kementerian Desa (Kemendes)-nya,” ungkapnya, melalui pesan Whatsappnya, Selasa (21/4/2020).

Hal tersebut diperkuat oleh Kepala seksi (Kasi) Kelembagaan dan Pemerintahan Desa di DPMD Kabupaten Bondowoso, Lukman Ari Zafata. Menurutnya, untuk sementara penyaluran serta pendataan penerima BLT dari DD tersebut masih mengacu kepada dua surat yang disebutkan oleh Kepala DPMD tersebut.

“Untuk teknis lebih lanjut, kita masih dalam pembahasan,” jelasnya.

Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Lukman ini, menurut penerima BLT-DD sesuai SE Gubernur Jatim, diperuntukkan serta dikhususkan kepada warga miskin yang belum menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial (Bansos) tunai dan Program Kartu Prakerja.

“Diutamakan warga miskin yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata (exclusion error) dalam Basis Data Terpadu (BDT) serta warga yang mempunyai keluarga yang rentan sakit menahun/kronis,” paparnya.

Namun demikian, dikatakan Lukman, proses pendataan warga miskin masih menjadi kendala dalam penyaluran BLT-DD ini, sehingga tidak bisa dicairkan dibulan April untuk pencairan pertamanya.

“Proses penganggaran BLT-DD untuk tiga bulan kedepan harus sudah dilakukan bulan April ini. Namun, karena proses pendataan masih dilanjutkan kedalam Musyawarah Desa (Musdes) khusus serta pengesahan penerima BLT-DD, pencairan bantuan bulan April tidak bisa dilakukan. Mudah-mudahan awal bulan Mei,” jelasnya lagi.

Untuk diketahui, penganggaran DD yang dialokasikan kepada BLT tesebut memiliki rumus, diantaranya, Desa yang menerima DD kurang dari Rp800 juta hanya boleh mengalokasikan anggaran maksimal 25 persen dari total penerimaan DD.

Sedangkan, Desa yang menerima DD sebesar Rp800juta – Rp1,2 miliar boleh menganggarkan maksimal 30 persen. Kemudian, bagi Desa yang menerima DD diatas Rp1,2 miliar boleh mengalokasikan sebesar 35 persen dari DD yang diterima. (yudis)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here